Perusahaan Didorong Dirikan Vokasi

PEMERINTAH akan mendo-rong perusahaan mendirikan lembaga pendidikan vokasi dengan iming-iming pengurangan pajak sebagai insentif. Gagasan itu menguat seiring dengan munculnya rencana pembentukan komite vokasi nasional.

"Jika tiap perusahaan mendirikan pendidikan vokasi, masalah tenaga kerja terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri diharapkan bisa terpenuhi," ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) M Nasir seusai memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Jumat (10/5).

Menurutnya, terdapat sekitar 500 perusahaan besar di Indonesia yang berpotensi mendirikan lembaga pendidikan vokasi.

Pembentukan komite vokasi diharap akan memperkuat link and match antara sektor pendidikan dan industri sehingga target pembangunan sumber daya manusia (SDM) lebih sinergis.

Komite akan mengoordinasikan serta mengontrol berbagai kementerian dan lembaga yang ikut serta dalam pengembangan sekolah kejuruan mulai dari sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga politeknik.

"Kita pantau politeknik mana yang sudah bekerja sama dengan industri. Kalau sudah bekerja sama kemudian bagaimana dosen yang terlibat, lalu bagaimana teaching factory-nya. Langkah-langkah penguatannya kemudian akan lebih terukur," ucapnya.

Meski begitu, ujar Nasir, belum ditetapkan siapa saja yang akan duduk dalam komite. Saat ini, Kemenristek-Dikti telah mewajibkan pendidikan vokasi untuk menerapkan sistem kurikulum berbasis kompetensi serta link and match dengan industri.

Fokusnya dengan melakukan revitalisasi politeknik dari kurikulum, penguatan kapasitas dosen, hingga kompetensi mahasiswa. (Dhk/H-3)