Pemerintah akan Selaraskan Peta Jalan Pendidikan Vokasi

GUNA meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah akan membentuk komite pendidikan vokasi.

Tujuan pembentukan komite ini untuk menyelaraskan desain penguatan sistem vokasi antarkementerian/lembaga.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, pembentukan sistem vokasi yang terintegrasi memiliki peta jalan pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja era Revolusi Industri 4.0

Pemerintah ingin agar sekolah atau lembaga vokasi disatukan dalam satu wadah. Sebab, selama ini, pendidikan vokasi cenderung tercecer di berbagai kementerian dan lembaga.

"Semua kementerian yang mempunyai hal-hal terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, akan digabungkan dengan desain yang akan kami buat. Mappingnya akan fokus sehingga peningkatannya dengan target-target tertentu," ujar Puan seusai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (6/5).

Baca juga : Menaker akan Bentuk Komite Vokasi

Pemerintah berharap penyelerasan sistem vokasi membuat target pengembangan SDM bisa lebih terukur. Untuk mewujudkan keseimbangan pendidikan vokasi antarsektor, pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja.

Misalnya, sebut Puan, jika hendak fokus di bidang pariwisata, maka target SDM yang dibutuhkan ialah yang berkompetensi di bidang perhotelan maupun restoran.

"Begitu juga dengan industri sangat penting kami libatkan. Berapa tenaga kerja yang nantinya dibutuhkan industri. Apakah itu hanya pelatihan seperti apa. Nantinya kami akan bukan hanya mengirim training ke luar negeri, tetapi juga diharapkan tenaga trainingnya dari luar negeri bisa didatangkan ke indonesia," tandasnya.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, konsep komite pendidikan vokasi tengah disusun oleh Bappenas.

Ia menegaskan, Presiden Jokowi ingin pendidikan vokasi dilakukan secara masif oleh seluruh kementerian dan lembaga. Terlebih anggaran vokasi untuk 16 kementerian/lembaga mencapai Rp11 triliun.

"Kami fokus di vokasi karena ingin menyiapkan supaya ke depan ini benar-benar seperti tahun 1986-1987 waktu pertama kali muncul komputer akan banyak sekali kursus-kursus komputer. Lagi didesain oleh menteri bappenas. Mungkin 2-3 minggu lagi harus lapor lagi beliau ke Presiden," ujar Basuki. (OL-8)