Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
RUMAH sakit (RS) yang menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) didorong segera mengurus dan menyelesaikan persyaratan administrasi agar RS terakreditasi sebelum 30 Juni.
"Mendorong BPJSK dan RS mitra untuk berkoordinasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien, agar pasien tidak dirugikan dalam menerapkan peraturan kewajiban akreditasi tersebut," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com, Jumat (3/5).
Baca juga: DPR Kejar Pembahasan Revisi UU Pendidikan Kedokteran
Pria yang kerap disapa Bamsoet itu juga mengimbau BPJSK segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai daftar RS yang masih bermitra dan yang sudah tidak bermitra lagi agar pasien yang akan berobat dapat mengetahui RS yang akan dituju.
Dia mengatakan itu terkait 271 rumah sakit (RS) mitra BPJSK yang belum terakreditasi, dan Pemerintah merekomendasikan agar RS mitra BPJSK menyelesaikan akreditasi 30 Juni. (X-15)
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved