Jumat 29 Maret 2019, 09:45 WIB

Mendes Janji Penyeleweng Dana Desa akan Ditindak Tegas

Antara | Humaniora
Mendes Janji Penyeleweng Dana Desa akan Ditindak Tegas

ANTARA/Fikri Yusuf
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo

 

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menjamin penyelewengan dana desa akan cepat diketahui dan pelakunya ditindak tegas secara hukum.    

"Di samping Kementerian memberikan pendampingan kepada para perangkat desa, yang mengawasi pelaksanaan dana desa juga banyak," kata Eko dalam Sosialisasi Pengawasan terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Bali, Kamis (28/3).    

Eko mengatakan pelaksanaan dana desa diawasi kejaksaan, kepolisian, satgas dana desa, masyarakat dan media massa.

Karena itu, bila ada persoalan dalam pelaksanaan dana desa, pasti mudah diketahui.    

Namun, Eko meminta kepala desa tidak perlu takut dalam menggunakan dana desa. Paradigma pengawasan dana desa bukan bagaimana menangkap orang yang salah melainkan memastikan agar orang tidak berbuat salah.    

"Kepala desa tidak perlu takut. Penyerapan dana desa semakin lama semakin tinggi. Kalau kepala desa takut dalam mengelola dana desa, pasti penyerapannya sedikit," tuturnya.    

Baca juga: Dinas Sosial Harus Efektif Salurkan Bansos

Eko mengatakan Kemendes PDTT telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pendampingan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa. Kerja sama tersebut telah membantu meningkatkan penyerapan dana desa.   

"Permasalahan pasti ada. Dinamika di lapangan pasti ada. Jumlah desa ada 74.957 desa. Bila ada 100 kasus, jumlahnya memang terlihat besar. Persentasenya tidak sampai satu persen, tetapi tetap tidak bisa ditoleransi," katanya.    

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka mengatakan pihaknya memiliki program Jaga Desa yang merupakan tindak lanjut nota kesepahaman dengan kementerian, khusus untuk mengawasi pelaksanaan dana desa dan mengubah persepsi dalam penanganan kasus.    

"Penegakan hukum bukan industri yang semakin banyak dikatakan semakin berhasil. Sebaliknya, penegakan hukum harus bisa menekan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat," jelasnya.    

Karena itu, program Jaga Desa Kejaksaan Agung diarahkan pada menjaga penyaluran dan penggunaan dana desa yang tidak melanggar aturan.    

Jan meminta kejaksaan tinggi di masing-masing provinsi untuk fokus mendampingi dan mengawasi pelaksanaan dana desa, bukan berlomba-lomba membawa pelaksana dana desa ke ranah pidana.    

"Kepala desa jangan ragu-ragu menggunakan dana desa. Mereka bersama kejaksaan. Jadikan jaksa sebagai sahabat masyarakat," ujarnya. (OL-2)

Baca Juga

MI/Susanto

Dosis Booster Sinovac Dipastikan Tingkatkan Antibodi Tanpa Reaksi Merugikan

👤Basuki Eka Purnama 🕔Senin 17 Januari 2022, 13:00 WIB
Peneliti lalu membandingan tingkat antibodi peserta dan menemukan peningkatan titer antibodi hingga 7,8 kali pada booster homolog dengan...
AFP/ADEK BERRY

BPOM Setujui Enam Jenis Booster Vaksin Covid-19

👤Basuki Eka Purnama 🕔Senin 17 Januari 2022, 12:35 WIB
"BPOM kembali mengeluarkan persetujuan penggunaan vaksin Pfizer setengah dosis untuk vaksin primer Sinovac atau...
ANTARA

Wapres Minta Cakupan Layanan Baznas Diperluas

👤Emir Chairullah 🕔Senin 17 Januari 2022, 12:10 WIB
Pengelolaan zakatmesti  didasarkan pada data nasional yang terstandardisasi dan terintegrasi, serta didukung oleh kemajuan teknologi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya