Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
UPAYA pemerintah menciptakan masyarakat gemar membaca harus dimulai dengan fasilitas dan ruang membaca yang ada di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, mandiri dan berdaya saing di era global.
“Salah satu peran penting tersebut ialah membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Ini memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Penting pembangunan perpustakaan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP)," ujar Tjahjo dalam pidatonya, Kamis (14/3).
Baca juga: Perpustakaan Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia
Ia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera membentuk dinas perpustakaan bagi pemerintah daerah yang belum memiliki. Kemudian memperkuat struktur kelembagaan dan tata laksana perpustakaan kecamatan, desa dan kelurahan.
Selain itu, Mendagri juga mendorong penyelenggaraan perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa atau kelurahan berjalan baik.(OL-5)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved