Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemerintah menciptakan masyarakat gemar membaca harus dimulai dengan fasilitas dan ruang membaca yang ada di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, mandiri dan berdaya saing di era global.
“Salah satu peran penting tersebut ialah membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Ini memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Penting pembangunan perpustakaan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP)," ujar Tjahjo dalam pidatonya, Kamis (14/3).
Baca juga: Perpustakaan Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia
Ia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera membentuk dinas perpustakaan bagi pemerintah daerah yang belum memiliki. Kemudian memperkuat struktur kelembagaan dan tata laksana perpustakaan kecamatan, desa dan kelurahan.
Selain itu, Mendagri juga mendorong penyelenggaraan perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa atau kelurahan berjalan baik.(OL-5)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved