Sabtu 09 Januari 2021, 06:00 WIB

Menunggu Aksi Konkret Kejaksaaan Agung

MI/AGUS MULYAWAN | Fokus
Menunggu Aksi Konkret Kejaksaaan Agung

ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN
MAHASISWA yang tergabung dalam Barisan Pembela HAM (BPH) berunjuk rasa memperingati Hari HAM Se-Dunia di Alun-alun Serang, Banten,

SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Para aktivis dan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kembali kata-kata ‘jangan lupa’ untuk pemerintah agar menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Bumi Pertiwi ini. Tercatat ada sekitar 12 kasus pelanggaran berat yang telah diserahkan oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Dalam Rapat Kerja Kejaksaan 2020 secara virtual pada Senin (14/12/2020), Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan berkomitmen atas penuntasan kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Menurut Kepala Negara, Korps Adhyaksa merupakan aktor kunci dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan ialah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya Presiden Jokowi
yang ingin ada kemajuan konkret dalam penyelesaian masalah HAM masa lalu. Dia berpesan agar Korps Adhyaksa mengefektifkan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya,
seperti Komnas HAM.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin berencana membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dan HAM berat masa lalu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan nya, Rabu (16/12/2020). Leonard menuturkan, satgas tersebut akan berada di bawah kendali wakil Jaksa Agung.

Dalam merespons hal itu, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga aktivis HAM, Muhammad Isnur, menyambut baik rencana pembentukan Satgas Pelanggaran HAM oleh Kejagung. Namun, ia berharap Satgas tersebut segera dapat direalisasikan.

“Saya pikir ini langkah yang baik, tetapi sebenarnya kita tunggu pembuktiannya, kira-kira gitu, ya. Jangan cuma bicara harus segera direalisasikan,” ujar Isnur, Senin (21/12/2020). Meskipun pembentukan Satgas dianggap terlambat, Isnur memandang hal itu sebagai langkah positif dari Kejaksaan Agung untuk dijadikan momentum penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan bisa menunjukkan hasil yang konkret dan berhasil.

Baca Juga

MI

Menagih Hak Asasi atas Air Bersih

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 30 Maret 2021, 01:00 WIB
KETIKA berbicara soal hak atas air bersih, sebagian masyarakat di Jakarta masih belum bisa mendapatkannya. Pasalnya, warga miskin masih...
DOK MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

10,25 Juta UMKM sudah Masuk Ekosistem Digital

👤 Despian Nurhidayat 🕔Senin 18 Januari 2021, 04:55 WIB
TEKANAN ekonomi di 2020 akibat pandemi covid-19 diyakini bakal berlanjut di sepanjang 2021. Koperasi dan UMKM menjadi sektor yang paling...
ANTARA /RAHMAD

Mengintip Nasib Koperasi dan UMKM di 2021

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 18 Januari 2021, 04:50 WIB
KEMENTERIAN Koperasi dan UKM siapkan empat program utama untuk membawa koperasi dan UMKM bertahan di bawah tekanan ekonomi sepanjang 2021...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya