Petani makin Berdaulat dengan Korporatisasi

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong para petani, pekebun, dan nelayan, yang sebagian besar tergolong pelaku UMKM di Indonesia, untuk mulai berkonsolidasi dan membangun korporatisasi petani melalui koperasi. Apalagi, 90% pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan ialah UMKM.

“Kami mengembangkan program di Kemenkop dan UKM yang disebut korporatisasi petani,” ungkapnya dalam acara Jakarta Food Security Summit yang digelar secara virtual, Rabu (18/11).

Ia menambahkan, tantangan pengelolaan pertanian rakyat di Indonesia ialah masih kecilnya skala usaha, tata kelola yang belum modern, dan masuk ke industri hilir.

“Arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas di Kantor Presiden, 12 September 2017, agar petani diorganisasi dalam korporasi dengan tujuan agar berdaulat atas hasil produknya atau menikmati nilai tambah di on farm dan off farm, membangun industri dengan skala ekonomi yang besar, dan tata kelola manajemen yang profesional,” kata Teten.

Kemenkop dan UKM kemudian mencari solusi kelembagaan atas tantangan di sektor pertanian itu dengan mendorong petani membangun kelembagaan usaha yang dikelola secara profesional dan dalam skala ekonomi.

“Kalau kita lihat kondisi pertanian, perkebunan, dan perikanan, kontribusi mereka kepada PDB 13%, persentase terbesar UMKM ada di pertanian,” tuturnya.

Pihaknya pun telah memetakan koperasi di sektor pangan yang potensial untuk didorong menjadi koperasi modern. “Kami sedang meng-excercise delapan komoditas pangan untuk
masuk dalam korporatisasi petani,” ujar Teten.

Saat ini, sambungnya, Kemenkop dan UKM bersama dengan Agriterra telah menggulirkan sebuah gagasan pengembangan korporasi petani model koperasi, yaitu sebuah upaya menjadikan petani sebagai penikmat terbesar dari nilai tambah yang tercipta dengan cara berinvestasi mendirikan industri pengolahan miliknya.

Terdapat tujuh koperasi yang menjadi pilot project, yakni KSU Citra Kinaraya, Demak, Jateng (komoditas beras premium), Koperasi Berkah Multi Generasi, Bandung, Jabar (komoditas kentang), dan KPMK Pangandaran, Jabar (komoditas kelapa).

Kemudian, Koperasi Rakyat Halmahera, Maluku Utara (komoditas kelapa), KAN Jabung, Malang, Jatim (komoditas tebu/susu), Koperasi Pugar Ronggolawe Makmur, Tuban, Jatim (komoditas garam), dan KPSP Saluyu, Kuningan, Jabar (komoditas susu). (Des/E-2)