Bank Jangan Takut Utangi UMKM

INDUSTRI perbankan diharapkan tidak mengurangi dukungan dan penyaluran bantuan bagi UMKM yang saat ini terkena dampak negatif akibat pandemi covid-19. Meski begitu, bank juga harus tetap selektif dalam menyalurkan kredit baru demi menjaga rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR).

Ekonom senior Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, dukungan terhadap UMKM harus dipertahankan karena selama ini nilai kredit bermasalah dari segmen ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan debitur kelompok lainnya. Rendahnya rasio kredit bermasalah UMKM mencerminkan minimnya risiko kredit kelompok ini.

Karena itu, bank harusnya tidak perlu menahan diri untuk memberi stimulus kepada debitur UMKM.

“Dalam praktiknya, data menunjukkan kredit macet untuk UMKM itu persentasenya kecil, bahkan di bawah usaha besar. Saya harap perbankan tidak mengurangi dukungan terhadap
UMKM dalam situasi yang seperti sekarang karena mereka bukan kelompok yang memiliki risiko tinggi. Bahkan, ketika beberapa krisis yang lalu terjadi, pelaku usaha yang bertahan itu UMKM, bukan pengusaha besar,” ujar Erani, Rabu (18/11).

Penyaluran stimulus bagi UMKM juga harus digenjot karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Jika kondisi UMKM membaik dan kembali normal seperti
prapandemi, dampaknya akan dirasakan banyak pihak, termasuk industri perbankan.

Selain itu, Erani menyebut, bank juga tidak perlu takut memiliki rasio kredit bermasalah (non performing loan) yang tinggi akibat memberi subsidi bunga atau merestrukturisasi kredit UMKM. Alasannya, penyaluran subsidi bunga dan restrukturisasi telah ditanggung seluruhnya oleh pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Semua ditanggung pemerintah, biayanya dalam jumlah besar sekali. Karena itu, tak perlu ada keraguan bagi perbankan untuk terus beri dukungan bagi UMKM. Di luar restrukturisasi dan subsidi, juga ada BPUM bagi UMKM, dan seluruh program pemulihan bagi UMKM itu anggarannya Rp123 triliun dari pemerintah. Jadi, dari sisi ini, lagilagi kalau ada potensi kenaikan NPL, pemerintah tidak akan tinggal diam,” tuturnya.

Terakhir, Erani menyebut penyaluran stimulus bagi UMKM merupakan tanggung jawab etis lembaga perbankan karena selama ini banyak bank yang telah mengambil margin dari bunga kredit untuk sektor ini.

“Ini saatnya perbankan mengembalikan ‘keuntungan’ yang selama ini diberikan UMKM dalam bentuk bunga,” kata Erani.

Bantu pemerintah

Senada dengannya, analis Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Dendy Indramawan mengatakan, perbankan harus aktif membantu pemerintah untuk mendorong pemulihan
kondisi sektor riil jika ingin bisnisnya kembali normal.

Dia menegaskan, sejauh ini industri perbankan di Indonesia masih terjaga kondisinya. Hal itu tecermin dari tercukupinya rasio kecukupan modal dan adanya penundaan kenaikan rasio CKPN yang sudah diputuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk saat ini, perbankan tentu selektif dalam penyaluran kredit. Kualitas lebih penting daripada kuantitas karena risiko dari khususnya lonjakan CKPN meningkat sebagai dampak restrukturisasi.

Meski OJK memperbolehkan untuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) tidak naik, bank realitasnya telah memitigasi risikonya dengan meningkatkan CKPN,” ujar Dendy.

Dia juga menyebut, penguatan modal secara ekstra harus dilakukan bank yang memiliki portofolio besar pada segmen UMKM. Hal itu diperlukan agar aset dan risiko bank tetap masuk kategori bagus di tengah naiknya risiko akibat pencadangan yang dilakukan dari restrukturisasi debitur UMKM.

“Untuk bank segmentasi UMKM tentu harus memperkuat permodalan karena pandemi mendorong CKPN yang berdampak penurunan CAR. Untuk meningkatkan pendapatan, bank
harus salurkan kredit, tapi selektif,” pungkasnya. (E-2)