Sehat dan Hemat dengan Kampanye Daring

KOMISI Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mendorong para kandidat yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 agar menghabiskan sisa waktu kampanye dengan memaksimalkan kampanye secara virtual karena hal tersebut dapat meminimalkan risiko meluasnya penularan covid-19. Kampanye secara virtual juga dapat menekan biaya politik yang dikeluarkan pasangan calon kepala daerah.

Kampanye dalam jaringan (daring) wajib dilakukan sebab penularan covid-19 akan sulit ditekan apabila kampanye dilakukan secara tatap muka yang melibatkan kerumunan orang banyak, misalnya melalui orasi di panggung yang ditambah dengan konser musik. Menurut catatan sejumlah kepala daerah, masih ada masyarakat yang hingga kini tidak percaya adanya penularan dan penyebaran virus korona. Hal itulah yang sangat mengkhawatirkan. Jika warga yang terkena oleh covid-19 orang tanpa gejala, penularan pun akan masif.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkapkan kampanye daring tidak diminati para pasangan calon (paslon) yang bertarung pada Pilkada 2020. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan Bawaslu selama 40 hari pelaksanaan kampanye yang sudah berjalan. Abhan menjelaskan kendala utama dalam pelaksanaan kampanye daring ialah susah sinyal internet di berbagai daerah yang melaksanakan pilkada. Sebagai contoh, dia menyebut Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), yang masyarakatnya lebih banyak tidak punya jaringan internet.

Dia menyebut di wilayah-wilayah seperti Kepulauan Riau dan Natuna mengalami hal sama. Demikian juga wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, NTT, dan Papua masih sangat sulit mendapatkan akses internet. Menurutnya, akses internet yang susah diperparah citra yang ada dalam masyarakat bahwa kampanye itu sesuatu yang ramai dan berkumpul. Jika tidak ada pengerahan massa dalam jumlah banyak dan tidak ramai, itu dianggap bukan sebuah kampanye.

Puncak akhir kampanye pilkada akan tiba pada 9 Desember 2020. Masyarakat diminta datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan kepala daerah mereka. Sejumlah aturan dan ketentuan sudah banyak disosialisasikan petugas terkait dengan protokol kesehatan saat di TPS. Petugas diminta untuk tegas mengingatkan warga yang hadir wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan pencoblosan agar TPS tidak menjadi klaster baru covid-19 dan pilkada serentak pun berakhir dengan aman.