Mutu Garam Rendah Impor Jadi Pilihan

PULUHAN ribu ton garam rakyat di Cirebon, Jawa Barat, saat ini hanya menumpuk di tempat penyimpanan. Rendahnya mutu garam produksi petani garam di wilayah itu menjadi penyebab garam tersebut tidak diserap pasar dan industri.

Kondisi serupa tak hanya terjadi di Cirebon. Di sejumlah wilayah produsen garam seperti Jeneponto, Sulawesi Selatan dan Pamekasan, Jawa Timur, puluhan ribu ton garam juga tak terserap. Data pemerintah menyebutkan hingga 22 September 2020, 738.000 ton garam rakyat tak diserap industri dalam negeri akibat rendahnya kualitas.

Khusus di Cirebon, menurut Ketua Asosiasi Petani Garam (Apgasi) Jabar, M Taufik, saat ini sekitar 50.000 ton garam hasil panen petani belum terserap. Dia mengakui penyebabnya. "Belum terserap karena memang kualitasnya kurang bagus," ungkap Taufik, Jumat (9/10).

Kalaupun laku, harga garam tersebut hanya sekitar Rp250 hingga Rp300 rupiah per kilogram. Harga itu tentu sangat rendah karena, menurut Taufik, idealnya harga garam di tingkat petani Rp500 per kilogram.

Akhirnya, lanjut Taufik, petani garam memilih untuk tidak menjual garam yang mereka produksi. Disimpan. "Sambil menunggu terjadinya anomali cuaca lagi," ungkap Taufik.

Petani garam sudah membaca bahwa anomali biasanya terjadi enam tahun sekali. Anomali cuaca, saat hujan lebih banyak turun sepanjang tahun, pernah terjadi pada 2010 dan terjadi lagi pada 2016. Mereka memperkirakan akan terjadi anomali cuaca kembali enam tahun setelah 2016 dan saat itu harga garam bisa tinggi.

Masih menumpuknya stok garam membuat minat petani garam untuk mengolah kembali lahan di musim kemarau ini menurun. "Yang masih produksi saat ini paling tinggal 50% saja," ungkap Taufik.

Adapun luas tambak garam di pesisir Cirebon sekitar 3.200 hektare di Kabupaten Cirebon dan 3.000-an hektare di Kabupaten Indramayu.

Taufik juga menilai pemerintah belum memiliki niat kuat untuk memajukan garam lokal. "Garam lokal asal Kabupaten Cirebon, misalnya, seharusnya bisa terserap di daerahnya sendiri?" ungkap Taufik.

Ini karena cukup banyak industri yang membutuhkan garam dalam jumlah besar setiap hari di Kabupaten Cirebon. Salah satunya pabrik pakan yang setiap harinya membutuhkan 20 ton garam. Itu pun baru dari satu pabrik pakan. Menurut Taufik, ada 4 pabrik pakan di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, lanjut Taufik, bisa membuat BUMD yang mengurusi masalah garam dan menjadi perantara antara petani garam dan industri yang membutuhkan garam.

Perlu peningkatan

Tidak terserapnya produksi garam rakyat ini tentu membuat miris. Padahal, menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (9/10), kebutuhan garam pada 2020 mencapai 4,4 juta ton. Dari jumlah itu, 84% dari angka tersebut merupakan kebutuhan industri manufaktur, ditambah adanya pertumbuhan industri existing 5%-7% serta penambahan industri baru.

Total kebutuhan garam untuk bahan baku sektor manufaktur belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri pengolahan garam di dalam negeri sehingga dilakukan impor untuk mengisi kebutuhan tersebut. Sebagai bahan baku industri, garam lokal masih perlu peningkatan dalam segi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas pasokan, dan kepastian harga.

"Impor garam sebenarnya merupakan keterpaksaan demi menjamin kepastian pasokan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, khususnya sektor alkali (chlor alcali plant/CAP), pulp, kertas, aneka pangan, farmasi, kosmetik, dan pengeboran minyak," tutur Menperin.

Meski demikian, Agus menyampaikan, pemerintah juga terus berupaya memprioritaskan peningkatan kualitas garam produksi dalam negeri, di antaranya melalui perbaikan metode produksi serta penerapan teknologi baik di lahan maupun di industri pengolah garam. Untuk mendukung upaya itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi telah mencanangkan beberapa program agar dapat meningkatkan pemanfaatan garam lokal untuk sektor industri," jelasnya. (Ant/E-3)