Belanja Pemerintah Tembus Rp346 Triliun, Program MBG Makin Ekspansif

REALISASI belanja pemerintah pusat menunjukkan kenaikan signifikan pada awal 2026, seiring akselerasi sejumlah program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin ekspansif.

Hingga akhir Februari 2026, realisasi belanja pemerintah tercatat Rp346,1 triliun, tumbuh 63,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp211,5 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi untuk periode Februari sejak 2017, mencerminkan percepatan belanja negara di awal tahun.

Lonjakan belanja terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp155,0 triliun atau naik 85,5% secara tahunan, dan belanja non-K/L mencapai Rp191,0 triliun dengan pertumbuhan 49,4%, ujar Chief Economist BRI, Anton Hendranata.

Baca juga : Pengamat: Pemerintah dan DPR Harus Konsolidasi soal Konsep Pendidikan

Secara rinci, belanja barang melonjak dari Rp18,3 triliun menjadi Rp67,6 triliun (tumbuh 269,4%) dan belanja modal naik dari Rp3,1 triliun menjadi Rp15,3 triliun (tumbuh 393,5%). Belanja pegawai tercatat Rp45,1 triliun, sedangkan bantuan sosial (bansos) mencapai Rp27,0 triliun.

Di sektor subsidi, penyaluran BBM naik 11,2% menjadi 1.647,9 ribu kiloliter, LPG 3 kg meningkat 7,5% menjadi 740,9 juta kilogram, listrik bersubsidi naik 2,2%, pupuk 16,6%, dan debitur KUR tumbuh 42,5%.

Anton menambahkan, “Peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi domestik jangka pendek, namun perlu tetap menjaga keseimbangan fiskal karena belanja belum sepenuhnya diimbangi penerimaan negara.”

Baca juga : Garuda Institute Tegaskan MBG tidak Ganggu Anggaran Pendidikan

Sementara itu, Program MBG menunjukkan perkembangan pesat. Hingga Februari 2026, realisasi anggaran mencapai Rp44,0 triliun atau 13,1% dari target APBN 2026 sebesar Rp335 triliun. Jumlah penerima manfaat bertambah dari 39,7 juta orang pada Oktober 2025 menjadi 60,4 juta orang pada Februari 2026, mencerminkan ekspansi cepat implementasi program, kata Anton.

Sebaran penerima masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 35,5 juta orang dan Sumatra 12,6 juta orang. Wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, serta Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penerima yang relatif lebih kecil.

Program MBG berpotensi meningkatkan permintaan domestik melalui konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat investasi sumber daya manusia. Namun, skala program yang besar menuntut pengelolaan anggaran yang hati-hati. Anton menegaskan, “Skala program yang besar perlu diimbangi oleh pengelolaan anggaran yang prudent.” (Ins/I-1)