Pemerintah dan Danantara Mulai Perencanaan Hunian MBR di Cikarang

PEMERINTAH melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mulai melakukan perencanaan konsep pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 

Tinjauan ini dilakukan sebagai tahap awal dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden, dimana diatas lahan tersebut akan direncanakan menjadi kawasan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan tinjauan lokasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, jajaran Pemerintah Daerah, Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady, serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.

Baca juga : Danantara Tetapkan Mitra Operator PSEL Bekasi dan Denpasar

Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan, sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. 

"Melalui kolaborasi dengan pemerintah, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini benar-benar dapat memberikan akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (8/3).

Baca juga : KAP Fokus Kembangkan 6.000 Rumah Subsidi

Rosan mengharapkan kawasan hunian ini dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat, sehingga dapat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pernyataan niat dari Yayasan Pelita Harapan untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia guna mendukung pengembangan kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Iisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman, dan terjangkau," tutup Rosan. (Ins)