Ketahanan Energi Indonesia Kritis, Cadangan Cuma 21 Hari di Tengah Perang Iran-AS

KEDAULATAN energi Indonesia berada dalam posisi mengkhawatirkan dengan cadangan operasional yang hanya mampu bertahan selama 21 hari. Kondisi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah mengingat eskalasi konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang mulai berkecamuk sejak Sabtu (28/2) kemarin.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, mengungkapkan bahwa cadangan 21 hari tersebut murni merupakan cadangan komersial operasional milik PT Pertamina, bukan cadangan strategis negara yang dikelola langsung oleh pemerintah.

Indonesia menghadapi paradoks besar, menjadi pemain utama nikel (peringkat 1 dunia) dan tembaga (peringkat 5 dunia), namun cadangan migasnya hanya menyumbang 0,2% dari total cadangan dunia.

Baca juga : Keseimbangan Produksi Migas dan Energi Terbarukan Jadi Kunci Ketahanan Energi 2026

"Ada deviasi berbahaya di mana produksi migas kita terus turun 2% per tahun. Sementara konsumsinya melonjak hingga 3%," ungkap Bisman.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Muhammad Jusrianto, menyebut ketergantungan impor BBM Indonesia sudah pada tahap akut. Saat ini, produksi minyak nasional hanya berkisar 500.000 hingga 600.000 barel per hari, sangat jauh dari kebutuhan nasional yang mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari.

Tekanan Diplomasi dan Perjanjian ART

Selain faktor perang di Timur Tengah, Indonesia juga dibayangi kewajiban pembelian energi senilai US$15 miliar atau lebih dari Mata Uang Rupiah 200 triliun dari Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam The Agreement on Reciprocal Trade (ART) US-Indonesia.

Baca juga : Teknologi MSF Diyakini Mampu Tingkatkan Produksi Migas Pertamina

Pakar Hubungan Internasional, Connie Rahakundini Bakrie, menekankan bahwa energi kini telah bertransformasi menjadi instrumen kendali geopolitik global (energy statecraft). Menurutnya, Indonesia memiliki prasyarat menjadi energy middle power, namun wajib menguasai teknologi dan rantai pasok.

"Indonesia harus naik kelas dari sekadar pelaku hilirisasi menjadi negara dengan kemampuan full spectrum resources statecraft," tegas Connie melalui sambungan video dari Prancis.

Langkah Pemerintah: Target Cadangan 30 Hari

Merespons situasi kritis ini, perwakilan Dewan Energi Nasional (DEN), Ramous, menyatakan pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi melalui empat pilar: kedaulatan tanpa intervensi asing, ketahanan, kemandirian, dan swasembada.

"Pemerintah menargetkan peningkatan ketahanan energi dari 21 hari menjadi minimal 30 hari hingga tiga bulan melalui pembentukan cadangan penyangga energi (CPE) dan penguatan infrastruktur penyimpanan," papar Ramous.

Strategi lain yang disiapkan meliputi peningkatan lifting migas, hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta mendorong bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 72 persen pada 2060 untuk mencapai target net zero emission.

Reformasi tata kelola energi dan restrukturisasi subsidi menjadi mendesak. Founder Jaringan Cendekiawan Muda, Teddy Putra, mendesak pemerintah mengonversi subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memutus rantai praktik pemburu rente di sektor energi. (RO/Z-10)