Di Balik Hemat 50 Persen, Pikap India Berpotensi Jadi Bom Waktu Perawatan

RENCANA pemesanan 105 ribu unit mobil pikap asal India untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Koperasi Merah Putih) menuai perhatian serius. Di balik klaim efisiensi anggaran, muncul kekhawatiran bahwa perawatan kendaraan tersebut bisa berubah menjadi bom waktu operasional jika tidak diantisipasi sejak awal.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai pengadaan dalam jumlah besar ini berpotensi menimbulkan beban perawatan yang signifikan di masa depan.

"Dari sisi spesifikasi kendaraan, jika tidak ada penyesuaian mesin dan parts-nya, pengadaan ini bakal jadi bom waktu operasional," kata Yannes Martinus Pasaribu, Selasa (24/2).

Baca juga : Dirut Agrinas Sebut Sudah Buka Ruang untuk Produsen Mobil Lokal

Spesifikasi Emisi BS-VI dan Tantangan di Indonesia

Yannes menjelaskan bahwa kendaraan produksi India saat ini telah mengadopsi standar emisi BS-VI (Bharat Stage 6), yang setara dengan standar Euro 6 di Eropa. Standar ini dikenal memiliki tingkat presisi mesin yang tinggi dan persyaratan bahan bakar yang ketat.

Menurut dia, kendaraan-kendaraan di India telah menggunakan mesin dengan spesifikasi emisi BS-VI (Bharat Stage 6) atau yang dapat disetarakan dengan standar Euro 6.

Masalah muncul ketika spesifikasi tersebut dihadapkan pada kondisi bahan bakar di Indonesia. Penggunaan standar Euro 6 ini memiliki permasalahan di sektor bahan bakar. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka kendaraan tersebut bakal memiliki permasalahan yang cukup merogoh kocek cukup dalam.

Baca juga : Impor Mobil Pikap Berpotensi Jadi Deindustrialisasi Terselubung

"Karena setahu saya, mesin India itu memiliki spesifikasi Euro 6 yang sangat presisi dan butuh solar murni, sehingga berpotensi tidak kompatibel dengan Biodiesel B40 Indonesia yang tinggi air dan asam lemak," ujar dia.

Jika tidak ada penyesuaian teknis, risiko kerusakan sistem injeksi, penurunan performa, hingga pembengkakan biaya perawatan menjadi ancaman nyata. Inilah yang membuat perawatan mobil pikap asal India berpotensi menjadi bom waktu dalam operasional distribusi.

Solusi: Modifikasi Mesin dan Kesiapan Suku Cadang

Yannes menyarankan agar dilakukan modifikasi pada sektor mesin apabila pemerintah tetap memutuskan menggunakan pikap dari India. Langkah ini dinilai penting agar kendaraan dapat kompatibel dengan karakteristik bahan bakar di Indonesia.

Kalaupun nantinya harus menggunakan kendaraan-kendaraan pikap dari India, dia menyarankan untuk menghadirkan modifikasi dari sektor mesin, agar nantinya bisa kompatibel dengan yang ada di Indonesia.

Selain itu, persoalan jaringan suku cadang juga menjadi perhatian. Penyediaan suku cadang juga nantinya bakal menjadi problematik tersendiri. Hal itu dikarenakan, diler-diler dari kendaraan-kendaraan yang didatangkan tidak serta merta hadir di seluruh kawasan atau daerah yang ada di Indonesia.

Kondisi ini berpotensi memperlambat perbaikan kendaraan di daerah terpencil, yang justru menjadi fokus distribusi pangan.

"Jika situasi ini benar-benar terjadi, maka efisiensi harga beli (CAPEX) yang dibanggakan Agrinas akan habis tertelan oleh tingginya biaya perawatan (OPEX) dan lumpuhnya distribusi pangan nasional," tutur dia.

Di Balik Efisiensi CAPEX, Ada Risiko OPEX?

Di sisi lain, Yannes juga mengakui bahwa jika pengadaan ratusan ribu unit kendaraan pikap dari India ini dikelola dengan baik dan benar, langkah tersebut bisa menjadi pencapaian positif.

Jika pengadaan ratusan ribu unit kendaraan pikap dari India ini dikelola dengan baik dan benar, Yannes mengatakan ini merupakan prestasi yang positif dari Agrinas karena dianggap mampu menghadirkan efisiensi anggaran untuk kebutuhan armada-armadanya.

"Secara korporasi, strategi ini jadi prestasi direksi Agrinas, karena mampu melakukan efisiensi secara CAPEX menghemat 20%-50% via AIFTA demi mengejar target Asta Cita ke-2 melalui swasembada pangan sekaligus menghemat waktu penyiapan rantai pasok di perdesaan," kata dia.

Namun demikian, tanpa kesiapan teknis, kompatibilitas bahan bakar, serta jaminan distribusi suku cadang, penghematan biaya awal (CAPEX) berisiko tergerus oleh biaya operasional (OPEX) yang membengkak. (Ant/E-4)