Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa menyebut pihaknya telah memberikan ruang kepada produsen di dalam negeri terkait pengadaan mobil untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. Hal itu menjawab polemik rencana impor 105 ribu unit kendaraan pikap dari India.
“Terkait dengan isu bahwa kami tidak memberikan kesempatan atau tidak memberikan ruang kepada produsen lokal, itu tidak benar. Kita juga melakukan kegiatan ini secara transparan. Semua produsen kita beri kesempatan yang sama. Masalah tidak ada kesepakatan, ini kan wajar dalam bisnis,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (24/2).
Ia pun membeberkan fakta negosiasi dengan sejumlah produsen. Joao mencontohkan ada lima produk dari Astra yang dinegosiasikan dengan Agrinas.
"Astra menawarkan Toyota Hilux Rangga. Mereka hanya mampu memproduksi inden 400 unit per bulan. Artinya kebutuhan kami tidak bisa terpenuhi. Harganya pun yang 4x2 ditawarkan sekitar 25% lebih mahal dengan kompetitor yang kami akhirnya berkontrak," paparnya.
Kemudian pikap 4x4 dari Isuzu Traga. Agrinas sempat bernegosiasi sampai di titik mereka ingin memproduksi 4x4 lokal. "Tetapi ternyata tidak ada kesepakatan antara mereka dengan dealer-nya sehingga akhirnya kami tidak melanjutkan kerja sama," kata Joao.
Negosiasi juga dilakukan untuk produk Mitsubishi L300. Namun produsen hanya mampu memproduksi 750 unit per bulan. Harganya pun, katanya, hampir sama persis dengan harga 4x4 yang dibeli dari India.
"Sehingga menurut kami kalau sama (harga) 4x4 dan 4x2, kemampuan muatnya lebih banyak, terus terang saja kami pasti memilih yang lebih kuat, lebih tahan dan lebih pasti bahwa itu bisa digunakan di semua medan," ujarnya.
Kemudian untuk Suzuki Carry Pick Up dan Daihatsu Gran Max, lanjutnya, ada beberapa hal yang akhirnya tidak terjadi kesepakatan.
"Suzuki Carry dan Gran Max ini kan yang menjadi isu. Katanya seolah-olah kami tidak memberikan peluang untuk 4x2. Pertimbangannya, salah satunya 4x2 kita, setau saya hanya mampu memproduksi sebanyak 100.000 sampai 120.000 unit per tahun. Dan sekarang ini sebagian besar dipakai oleh MBG," paparnya.
"Dan kita melihat bahwa sekarang ini pertanian kita juga sedang tumbuh. Karena pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani sehingga pertanian kita tumbuh. Dan banyak petani-petani kita juga atau banyak ini yang menggunakan mobil Carry maupun Gran Max ini untuk mengantar ke pasar-pasar," jelasnya.
Kemudian yang menjadi isu utama adalah bahwa pemerintah ingin membeli dalam jumlah yang besar. Untuk itu penawaran dilakukan secara gelondongan.
"Harusnya kan kita diberikan harga yang lebih ekonomis dan lebih memenuhi anggaran yang sudah kami siapkan. Tetapi sampai akhir, ternyata produsen-produsen lokal ini sebagian besar, mungkin karena dominasi selama sekian puluh tahun, mereka cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada, bagi mereka tetap dihitung per unit. Ini menurut saya tidak fair juga," ungkapnya.
"Jadi seharusnya kami juga bisa diberikan harga khusus, sehingga kami mampu atau kami mau untuk ber-deal dengan mereka. Tapi sampai dengan terakhir, kami tidak mendapatkan atau dikasih kesempatan untuk memberikan dengan harga yang khusus, sehingga kami terpaksa melakukan import dari luar. Khususnya India. Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," pungkasnya. (E-4)
RENCANA pemesanan 105 ribu unit mobil pikap asal India untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Koperasi Merah Putih) menuai perhatian serius.
RENCANA impor 105 ribu mobil pikap utuh dari India dinilai berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung yang melemahkan arah kebijakan industri nasional.
RENCANA pemesanan 105 ribu unit mobil pikap asal India untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Koperasi Merah Putih) menuai perhatian serius.
RENCANA impor 105 ribu mobil pikap utuh dari India dinilai berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung yang melemahkan arah kebijakan industri nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved