Danantara Ingin Olah Sampah ke Listrik, DPD Merespons

PROGRAM strategis Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WtE) yang dimandatkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 memasuki fase krusial menjelang pengumuman pemenang tender di empat pilot city, yakni Bekasi, Denpasar, Yogyakarta, dan Bogor.

Menjelang finalisasi tersebut, Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) aktif melakukan sosialisasi dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan digelar pada Rabu (18/2) di Ruang Kerja Ketua DPD sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik sekaligus menjaring masukan terhadap implementasi proyek.

Program WtE/PSEL diproyeksikan menjadi solusi konkret dalam menangani kondisi darurat sampah di sejumlah wilayah perkotaan, sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Managing Director Investment Danantara Investment Management, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menegaskan bahwa proses tender berjalan secara profesional, transparan, dan kompetitif dengan melibatkan perusahaan global berpengalaman.

Baca juga : Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Fase I Senilai Rp118 Triliun

"Seleksi dilakukan secara ketat dan berbasis mitigasi risiko. Kami memastikan aspek tata kelola, lingkungan, dan sosial menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek," ujar Stefanus dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan, melalui proses seleksi terbuka dan due diligence yang ketat lebih dari 200 perusahaan masuk dalam Daftar Penyedia Teknologi (DPT). Sebanyak 24 perusahaan internasional dari Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tender. Seluruh peserta diwajibkan membentuk konsorsium serta menggandeng mitra lokal guna mendorong transfer teknologi dan memperkuat kapasitas nasional.

Ketua DPD Sultan B. Najamudin menambahkan bahwa keterlibatan mitra lokal dalam setiap konsorsium proyek tidak hanya mendukung technology transfer tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek. Hal ini sejalan dengan strategi Danantara Indonesia yang mewajibkan peserta tender membentuk aliansi dengan perusahaan lokal untuk memperkuat kapasitas nasional. 

Baca juga : Danantara Indonesia Serentak Resmikan 6 Proyek Hilirisasi Fase-I dengan Total Nilai Investasi Hingga US$ 7 Miliar

"Investasi Danantara Indonesia di sektor Waste-to-Energy untuk menanggulangi persoalan sampah merupakan langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini membuka peluang kolaborasi teknologi sekaligus memberi kesempatan bagi mitra lokal untuk tumbuh dan berkontribusi," ujar Sultan. Meski demikian, Ketua DPD menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan representasi daerah secara objektif serta memberikan masukan konstruktif dalam proses pelaksanaan kebijakan. 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD dari Jawa Barat Jihan Fahira mengingatkan bahwa keberhasilan program WtE tidak hanya ditentukan oleh teknologi canggih, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan kultural masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai teknologi dan juga edukasi mengenai pemilahan sampah. 

Selain itu, Anggota DPD dari Sulawesi Tenggara La Ode Umar Bonte menekankan pentingnya sinergi antara investasi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang telah ada.

"Program Waste-to-Energy harus berjalan seiring dengan penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Investasi yang masuk harus memperkuat tata kelola, bukan hanya menghadirkan teknologi. Negara juga perlu memastikan kepatuhan daerah terhadap regulasi lingkungan agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari," ujar La Ode Umar Bonte.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Stefanus menekankan bahwa teknologi yang digunakan merupakan teknologi WtE generasi terbaru. Sistem yang diterapkan bukan insinerator konvensional, melainkan mechanical-grade incinerator dengan sistem penyaringan berlapis untuk menangkap residu emisi, sehingga kualitas udara yang dilepas memenuhi standar kesehatan internasional, termasuk rujukan World Health Organization (WHO). (I-2)