Bahlil: Negara tak Boleh Dipermainkan, Tender Migas Harus Transparan

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan proses tender wilayah kerja (WK) minyak dan gas (migas) harus dilakukan transparan tanpa praktik kongkalikong. Ia menekankan negara tidak boleh dimainkan oleh kepentingan tertentu, sehingga setiap penawaran wilayah kerja baru wajib melalui mekanisme tender yang adil demi menjaga kedaulatan serta memperkuat ketahanan energi nasional.

"Saya bilang tenderkan karena ini aset negara. Jangan kongkalikong duluan baru tender. Ini strategi memperkuat ketahanan energi kita dalam rangka memperbanyak cadangan dengan membangun eksplorasi baru. Dan ini harus terbuka," tegas Bahlil.

Baca juga : Ratusan Proyek Migas Belum Beroperasi, Bahlil Minta Segera Dieksekusi

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam Kuliah Umum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bertajuk Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi, dan Investasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2).

Menurutnya, mustahil negara dapat bertahan dengan cadangan energi yang kuat tanpa eksplorasi. Ia menyebut Indonesia memiliki 110 wilayah kerja baru untuk eksplorasi yang harus segera ditawarkan secara terbuka.

"Tidak akan mungkin negara akan survive dengan cadangan yang baik tanpa eksplorasi. Kita ini punya 110 wilayah kerja baru eksplorasi. Tapi ini kan sengaja didiam-diamkan. Ah, coba tanya itu partai itu yang bilang bahwa enggak mungkin itu," ujarnya.

Baca juga : Bahlil Pangkas RKAB Batu Bara untuk Jaga Harga Global

Politikus Partai Golkar itu mengaku telah menawarkan sejumlah wilayah kerja baru kepada perusahaan-perusahaan besar, seperti ExxonMobil dan Pertamina. Ia menegaskan proses penawaran dilakukan secara terbuka dan profesional, tanpa praktik-praktik yang tidak sehat.

Menurutnya, seluruh perusahaan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti proses sesuai mekanisme yang berlaku. Ia memastikan tidak ada pembicaraan atau kesepakatan di luar prosedur sebelum tender dilaksanakan. Bahlil juga menekankan bahwa negara tidak boleh dipermainkan dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Makanya ExxonMobil, Pertamina dan beberapa yang lain saya bilang ini ada wilayah kerja baru. Ayo monggo (dikelolal. Tidak ada hanky-panky di sini. Fair," kata Bahlil.

"Kalau dulu mungkin ya bicara dululah sebelum tender kan gitu kan? Saya bilang enggak. Negara enggak boleh dimainkan. Muruah negara itu di atas segala-galanya. Kalau negara berdaulat rakyatnya juga baik," sambungnya.

Bahlil juga menyinggung adanya potensi intervensi kelompok tertentu dalam tata kelola sektor migas. Ia menegaskan tidak boleh ada satu atau dua orang yang mencoba mengatur negara dengan cara yang tidak semestinya. Menurutnya, Presiden Prabowo menyebut praktik semacam itu sebagai deep state atau negara dalam negara, yakni kelompok-kelompok yang merasa nyaman dengan pola lama, meski sudah tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan, tetapi masih ingin memengaruhi dan mengatur kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan migas, Bahlil menekankan tidak boleh ada intervensi dari kelompok semacam itu. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengintervensi kebijakan negara hanya berada di tangan presiden dan tidak boleh dilakukan oleh pihak lain.

"Karena itu enggak boleh ada satu dua orang yang mencoba untuk mengatur negara dengan cara yang tidak baik. Ini yang disebut oleh bapak Presiden Prabowo itu deep state. Nyaman dengan kelakuan lamanya atau tidak lagi berkuasa tapi masih ingin untuk mengatur," tudingnya.

"Nah, dalam konteks migas enggak boleh ada kelompok Deep State yang mengintervensi. Yang bisa mengintervensi negara hanya presiden. Enggak boleh yang lain," kata Bahlil.

Dalam hal skema kontrak, Bahlil menjelaskan saat ini terdapat dua mekanisme utama, yakni cost recovery dan gross split. Namun ia menawarkan fleksibilitas agar proyek tetap berjalan dengan mempertimbangkan keekonomian investasi.

"Saya membuat terobosan. Kalau begitu begini, silakan kalian memilih gross split atau cost recovery, yang penting interest rate of return (IRR) ekonomis. Itu jalan tengah," ucapnya.

Menurut Bahlil, negara tidak bisa semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memastikan pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan energi bagi rakyat.

"Kita diperhadapkan pada dua pilihan, you bicara ekonomi atau bicara tentang ketahanan? Negara itu enggak boleh bicaranya profit oriented. Tapi, negara harus bicara tentang pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan. Saya banyak dikritisi juga," pungkasnya. 

Kuliah umum Media Indonesia turut didukung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ExxonMobil, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), PetroChina International Jabung Ltd, Harbour Energy, PT Energi Mega Persada (EMP), PT Pertamina EP, dan Medcom.id. (E-4)