Ini Plus Minus Kuota Impor Daging Sapi lebih Banyak Diberikan ke BUMN

PEMERINTAH menetapkan kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya 30.000 ton, turun tajam dari 180.000 ton pada 2025. Sebagian besar kuota impor tahun ini dialihkan ke badan usaha milik negara (BUMN) sebagai langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Di sisi lain, pelaku usaha daging impor menilai kebijakan pemerintah memangkas kuota impor daging sapi bagi swasta tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan distorsi pasar.

Peneliti pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyebut alokasi kuota lebih besar untuk BUMN ada plus minusnya. Sisi positifnya, pemerintah memiliki ruang kendali lebih besar untuk mengelola pasokan dan mengintervensi pasar.

Baca juga : Harga Daging Sapi kian Meroket, Pedagang di Cianjur Mogok Berjualan

Misalnya untuk menjaga harga agar tidak terlalu volatil, terutama pada periode musiman atau permintaan tinggi seperti Ramadan dan Idulfitri.

“Selain itu bisa mengurangi risiko spekulasi harga. Karena ketika pasokan daging banyak di tangan swasta yang berorientasi laba dengan kuota besar, risiko fluktuasi harga akibat spekulasi atau perilaku monopoli oligopoli bisa meningkat,” kata Eliza saat dihubungi, Minggu (25/1).

Di sisi lain, swasta umumnya lebih cepat menyesuaikan impor dengan preferensi konsumen dan permintaan industri daripada BUMN yang seringkali bergerak lebih lambat dan birokratis.

Baca juga : Sepekan Jelang Puasa, Harga Daging Sapi di Cianjur Naik  

“Belum lagi apakah BUMN bisa menghasilkan variasi produk yang dibutuhkan industri. Kalau BUMN tersebut tidak bisa memenuhi spesifikasi (misal potongan tertentu, produk olahan), ya malah bisa mendorong kelangkaan dan kenaikan harga di segmen tertentu,” ungkapnya.

Selain itu, pengurangan kuota impor bagi swasta secara drastis bisa menyebabkan gangguan operasi dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya. Pasalnya perusahaan sudah merencanakan volume produksi dan rantai pasokan berdasarkan angka sebelumnya. 

“Ini mendadak dikurangi, jadi ada potensi pengurangan tenaga kerja di sektor tersebut sebagai upaya rasional perusahaan menjaga keberlangsungan usahanya,” ujar Eliza.

Yang perlu menjadi perhatian penting, katanya, adalah jika pasokan kurang responsif atau tidak sesuai permintaan segmen tertentu, maka harga di pasar bisa tetap tinggi meski tujuan kebijakan pemerintah ingin stabilisasi.

Hal itu bisa terjadi bila BUMN tidak mampu mengalokasikan pasokan secara efisien sesuai kebutuhan geografis dan segmen konsumennnya. Menurut Eliza, tantangannya ada pada logistik dan distribusinya.

“Jadi kebijakan pemangkasan kuota impor untuk swasta ini tujuannya jaga stabilitas harga dan kontrol pasokan. Tapi dampaknya terhadap efisiensi pasar, keberlangsungan usaha swasta, dan respons pasar terhadap permintaan nyata bisa negatif kalau perencanaan dan implementasinya tidak matang dan tidak melibatkan stakeholder swasta dalam prosesnya. Jadi efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas BUMN itu sendiri,” tutupnya. (E-4)