Premanisme Merajalela, BKPM Akui Sampai Babak Belur

WAKIL Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengakui pihaknya sampai babak belur dalam menata kembali perizinan investasi di Indonesia. 

Salah satu hambatan terbesar, kata dia, adalah praktik premanisme yang membuat iklim investasi tidak kondusif. Hal ini disampaikan dalam Forum Investasi Nasional 2025 secara daring, Kamis (13/11).

"Orang mau investasi di sini susah. Ditekan, diperas, dipalak, habis itu izin enggak pasti keluar. Kalau begini, siapa yang mau masuk?" ujar Todotua.

Baca juga : Penetapan Status Objek Vital Kawasan Industri Beri Kepastian Usaha bagi Investor

"Kita semua, dari pelaku usaha, pemerintah pusat, maupun daerah sama-sama babak belur (menangani hal tersebut)," tambahnya. 

Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung lama dan memerlukan konsolidasi besar-besaran di semua lini pemerintahan. 

Todotua mencontohkan kasus premanisme terhadap investor yang sempat mencuat di media massa, yakni insiden yang menimpa Grup Chandra Asri di Cilegon. Pemerintah, kata dia, menindak tegas pelaku hingga ke ranah pidana, dan sejak saat itu praktik premanisme terhadap investor menurun signifikan.

Baca juga : Pengamat: Bubarkan Ormas yang tidak Konstruktif Mendukung Pembangunan

"Semua aparat hukum dan pemerintah daerah bergerak. Gubernur Jawa Barat salah satu yang paling sigap menekan praktik semacam itu," katanya.

Todotua menambahkan, masalah perizinan bukan satu-satunya tantangan investasi di Indonesia. Faktor lainnya adalah daya saing produksi nasional yang masih tertinggal dibanding negara tetangga.

"Kalau sumber daya kita diolah di Malaysia, lalu hasilnya dijual lagi ke Indonesia, harganya bisa lebih murah daripada barang yang diproduksi di dalam negeri. Ini masalah besar," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi agar pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan. Salah satu fokus utama Kementerian Investasi adalah memperkuat sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS). Melalui platform ini, sekitar 1.700 klasifikasi usaha (KBLI) kini terintegrasi secara digital.

"Jadi, kita ini adalah kementerian yang babak belur. Semua izin lewat OSS, kalau ada masalah, ya kami yang digugat," tuturnya. (Ins/E-1)