Kemenko Perekonomian: Dampak Shutdown AS ke Ekspor RI Masih Terbatas

JURU Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Haryo Limanseto menyatakan, penghentian sementara kegiatan pemerintahan atau government shutdown Amerika Serikat (AS) belum berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Menurutnya, hal ini disebabkan shutdown di AS lebih bersifat administratif dan terutama memengaruhi layanan publik negara setempat, sehingga aktivitas bisnis dan perdagangan internasional tetap relatif berjalan normal. 

"Dampak shutdown terhadap ekspor Indonesia masih terbatas," kata Haryo saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (12/10).

Baca juga : Shutdown AS Berpotensi Ganggu Stabilitas Pasar, Rupiah Kian Rentan

Meski demikian, Haryo menekankan perlunya kewaspadaan, mengingat AS merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa pasar ekspor hingga mencapai 11,22% pada 2024 dan juga menduduki posisi strategis sebagai negara asal penanaman modal asing sebesar US%3,7 miliar pada tahun lalu.
 
Ia kemudian memperkirakan dampak paling nyata dari government shutdown akan muncul pada tahap akhir negosiasi perdagangan antara Indonesia dan AS. Ini karena keterbatasan aktivitas pemerintah AS yang menghambat kelancaran proses tersebut.

Indonesia dan AS sebelumnya telah mencapai kesepakatan penting terkait penurunan tarif impor AS terhadap produk Indonesia menjadi 19%. Saat ini, kesepakatan tersebut memasuki tahap legal drafting, yaitu proses perancangan dokumen hukum sebelum implementasi resmi.

"Dampak paling utama dari shutdown AS ini adalah proses negosiasi akhir perdagangan RI-AS yang terpengaruh karena pergerakan Pemerintahan AS lebih terbatas," ujarnya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Haryo, tetap mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk bersama pelaku usaha dan eksportir, untuk memitigasi potensi dampak lanjutan. Selain itu, kata dia, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global dan mendorong diversifikasi pasar ekspor. Hal ini agar ketergantungan terhadap satu negara mitra dapat dikurangi.

“Kami berharap kondisi ini segera berakhir, agar tidak mengganggu kelancaran proses negosiasi maupun kegiatan bisnis lainnya,” pungkas Haryo. (H-4)