Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyampaikan pihaknya tengah mencari implementasi kebijakan (exercise policy) yang bisa mengatasi tekanan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat kecil.
"Karena semangat Bapak Presiden Prabowo adalah ingin menjadi presiden yang meringankan beban rakyatnya dan ingin Wong Cilik Podho Gemuyu (orang kecil pada tersenyum). Sebuah keinginan Bapak Presiden yang sangat sederhana tapi punya makna yang dalam dan tujuan mulia," ucap Misbakhun, Minggu (31/8).
Ia menyampaikan, salah satu implementasi yang ditawarkan adalah bagaimana tuntutan masyarakat yang ingin segala beban pajak ini lebih diringankan pada situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus mencari solusi kebijakan untuk rakyat kecil tersebut.
"Tingkat konsumsi masyarakat harus dibantu untuk itu, dia menawarkan sebuah exercise bagaimana kalau tarif PPN 11% saat ini diturunkan menjadi 10% saja. Bahkan untuk beberapa produk turunan pertanian yang sudah terkena PPN diberikan tarif hanya 8% saja dalam rangka penguatan hilirasasi dan industrialisasi sektor pertanian," tegasnya.
Tentunya, sambung Misbakhun, hal tersebut pasti akan memberikan dampak tekanan pada penerimaan negara. Namun demikian, ia berharap penurunan tersebut tidak akan terlalu signifikan karena akan tertutupi oleh putaran kenaikan volume transaksi ekonomi karena tarif PPN yang lebih rendah mendorong kenaikan konsumsi dan permintaan dan menandakan naiknya produktivitas di sektor riil.
Selain itu, Misbakhun juga membahas terkait persoalan-persoalan aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya sangat peduli terhadap persoalan yang ada dan berusaha mencari jalan keluar pada kebijakaan negara. (E-4)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Gelombang demonstrasi massal yang meluas di Iran memicu kekhawatiran internasional. Sejumlah negara kini secara terbuka meminta atau mengimbau warganya untuk segera pergi.
Generasi muda Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara mempersiapkan masa depan finansial mereka.
Masyarakat disebut masih mengalami tekanan ekonomi dan masalah ketenagakerjaan yang kian berat, mulai dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
DI tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan fiskal yang masih terus berlangsung, pelaku bisnis di Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan usaha.
Perekonomian nasional yang mengkhawatirkan juga didorong oleh kondisi sektor riil di dalam negeri yang sampai saat ini cenderung memiliki biaya tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved