Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut Indonesia wajib mewaspadai kondisi neraca dagang pascapenetapan tarif terbaru dengan Amerika Serikat (AS).
Presiden Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa tarif impor untuk produk dari Indonesia adalah 19%. Angka ini turun dari sebelumnya 32%. Namun demikian, Indonesia juga menelan pil pahit karena dari negosiasi itu, AS berhasil menekan tarif produk ekspor mereka ke Indonesia menjadi 0%.
"Tarif 19% untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas 0%, sebenarnya punya risiko tinggi," kata Bhima, Rabu (16/7).
Di samping itu, Indonesia juga akan kedatangan peningkatan produk impor asal AS yang merupakan hasil kesepakatan baru demi menekan tarif impor. Seperti migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, sereal dan gandum, serta produk farmasi.
Menurut Bhima, sektor migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia dan gandum, serta produk farmasi mencatat nilai impor yang tinggi pada 2024. Karena itu, dampak potensi meningkatnya impor terhadap neraca perdagangan harus diwaspadai.
"Tercatat sepanjang 2024, total impor lima jenis produk ini mencapai US$5,37 miliar atau setara Rp87,3 triliun," ujar dia.
Bhima menjelaskan AS akan sangat diuntungkan dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia karena tarif 0%. Hal ini juga perlu diwaspadai menyusul pemerintah memiliki target swasembada pangan melalui pemberdayaan petani dan produsen pangan lokal.
"Konsumen mungkin senang harga mie instan, dan roti bakal turun, tapi produsen pangan lokal terimbas dampak negatifnya," kata Bhima.
Di sisi lain, tarif impor sebesar 19% ini tetap menguntungkan sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, pakaian jadi, hingga karet, dan CPO.
Lebih lanjut, ia menilai tarif untuk produk Indonesia ke AS idealnya masih bisa turun lagi.
"Penurunan tarif Vietnam dari 46% ke 20% lebih signifikan dibanding penurunan tarif Indonesia yang sebelumnya 32% ke 19%. Idealnya Indonesia bisa lebih turun lagi," katanya.
Selain penetapan nilai tarif, kesepakatan yang diteken antara Trump dan Prabowo juga mencakup komitmen RI membeli energi dari AS senilai US$15 miliar dan produk agrikultur senilai sebesar US$4,5 miliar. (Ant/E-4)
IHSG hari ini ditutup melemah 1,05% ke level 8.235,26. Pelaku pasar khawatir atas tarif impor panel surya dan penyelidikan sektor perikanan oleh Amerika Serikat.
Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor lebih tinggi bagi negara yang mengabaikan komitmen dagang pasca putusan Mahkamah Agung AS.
Pemerintahan Donald Trump mengumumkan tarif global 15% dan investigasi perdagangan baru sebagai strategi memperkuat kebijakan proteksi industri AS di tengah ketegangan dagang global.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut perjanjian resiprokal tarif yang ditandatangani Indonesia dan AS justru mempunyai nilai strategis.
Sedia payung sebelum hujan, Seskab Teddy menegaskan Indonesia siap hadapi dinamika tarif impor Donald Trump pasca-putusan MA Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump resmi menaikkan tarif impor global menjadi 15% sebagai respons atas pembatalan kebijakan sebelumnya oleh Mahkamah Agung.
Indonesia dan AS menandatangani Perjanjian ART. Tarif ekspor turun, 1.819 produk dapat pengecualian, serta komitmen investasi dan perdagangan baru.
PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik keras bernada personal terhadap para hakim Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif globalnya.
Pemerintah RI lanjutkan pembicaraan dengan AS usai MA batalkan tarif Trump. Indonesia fokus jaga kepentingan nasional dan stabilitas ekspor.
PEMERINTAH memilih melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perumusan kebijakan menyusul kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berdampak langsung pada sektor strategis.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar produk impor.
PEMERINTAH membuka ruang konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan strategis pascakesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved