Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PERTUMBUHAN ekonomi triwulan I 2025 yang hanya mampu mencapai 4,87% (yoy) jauh di bawah target Kerangka Ekonomi Makro yang dipatok pemerintah sebesar 5,1%-5,5%. Meski angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia sebesar 4,7%, capaian pertumbuhan tersebut dipandang tidak cukup untuk menjamin tercapainya target tahunan.
"Dalam kondisi ceteris paribus dan tidak ada terobosan program dari pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 4,87%, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara agregat pada akhir tahun," ujar Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani dalam keterangannya, Senin (5/5).
Ia menyebut, triwulan pertama biasanya menjadi momentum penting pertumbuhan, terlebih adanya momen Ramadan dan Lebaran yang mendongkrak perputaran uang hingga lebih dari Rp140 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang tumbuh 5,11%, capaian tahun ini menunjukkan pelemahan signifikan.
Menurutnya, kontraksi ekonomi ini disebabkan oleh tekanan di hampir seluruh komponen utama pendorong pertumbuhan. Pertama, daya beli masyarakat melemah seiring meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Apindo mencatat lebih dari 40 ribu tenaga kerja mengalami PHK sejak awal tahun. Ini adalah indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan," kata Ajib.
Kedua, belanja pemerintah juga mengalami tekanan serius. Penerimaan pajak hanya mencapai 14,7% dari target sampai Maret 2025, jauh dari target ideal 20%. Pola pengelolaan dividen BUMN oleh Danantara justru dinilai menjadi penggerus sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketiga, sisi investasi masih stagnan akibat sikap wait and see pelaku usaha di tengah fluktuasi ekonomi domestik dan global. Keempat, sektor ekspor-impor terpukul oleh kebijakan tarif proteksionis dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.
Untuk membalikkan kondisi, Ajib menekankan perlunya kebijakan ekonomi berbiaya rendah seperti yang diterapkan pemerintah Tiongkok.
"Paling tidak ada empat hal yang bisa didorong pemerintah, yaitu penyediaan energi murah, infrastruktur dan logistik efisien, klastering ekonomi dan ekosistem bisnis, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja," terang Ajib.
Lebih jauh, Apindo mendorong pembentukan konsep Indonesia Incorporated yang menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam merancang solusi strategis, termasuk deregulasi, revitalisasi industri padat karya, dan desain kebijakan pro pertumbuhan serta pemerataan.
"Kalau pemerintah fokus dengan program jangka pendek sekaligus jangka panjang, kontraksi ekonomi triwulan I bisa menjadi fondasi untuk pertumbuhan selanjutnya yang lebih baik. Tapi, harus ada terobosan signifikan dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi agregat tahun 2025 bisa mencapai angka psikologis minimal 5%," pungkas Ajib. (Mir/E-1)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap meluncurkan enam program bantuan dan insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025.
PEMERINTAH berencana akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja mulai Juni 2025.
CoRE mengatakan bahwa dampak dari paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli baru akan terlihat di kuartal III tahun ini.
DEPARTEMEN Urusan Veteran AS (VA) mengumumkan bahwa mereka tidak lagi melanjutkan rencana awal untuk melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap puluhan ribu pegawai pada Agustus.
Panduan bijak mengelola cicilan dan pinjaman di tengah krisis ekonomi, agar tetap stabil meski pendapatan terganggu dan beban finansial meningkat.
WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Koarinbang), Saan Mustopa, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah terjadinya PHK massal.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
PSI angkat suara mengenai 100 hari kinerja Pramono Anung dan Rano Karno. Job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya
Industri pengolahan tembakau anjlok hingga -3,77% yoy—berbanding terbalik dengan pertumbuhan 7,63% pada periode yang sama tahun lalu. Cukai rokok
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved