Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KOMITE Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I 2025 tetap terjaga baik. Penilaian itu berdasarkan rapat berkala yang dilakukan pada 17 April 2025 oleh anggota KSSK.
"Situasi dari sistem keuangan, yaitu stabilitas sistem keuangan pada tiga bulan pertama 2025, tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global," ujar Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara daring, Kamis (24/4).
Ketidakpastian dunia, dinilai KSSK, utamanya dipicu oleh dinamika kebijakan tarif impor pemerintahan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut telah memicu eskalasi perang dagang.
Pada triwulan pertama 2025 pula, kata Sri Mulyani, risiko global terpantau masih cukup tinggi dan tetap perlu diantisipasi dampaknya oleh Indonesia. Karenanya, KSSK sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi kebijakan.
"Ini dalam upaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri," kata Sri Mulyani.
Imbas kebijakan tarif AS, lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8% pada 2025. Sementara di tahun depan, ekonomi dunia diperkirakan hanya mampu tumbuh 3%.
Proyeksi terbaru IMF tersebut menunjukkan penurunan dari proyeksi sebelumnya di angka 3,3%, alias turun 0,5%. Sedangkan untuk 2026, penurunan proyeksi sebesar 0,3%.
"Penurunan proyeksi ini dipicu oleh dampak langsung dari eskalasi perang tarif," terang Menkeu.
Penurunan aktivitas dagang dunia, lanjutnya, merupakan dampak langsung dari kebijakan AS. Sementara dampak tak langsung yang timbul dari kebijakan tersebut ialah disrupsi rantai pasok, ketidakpastian di dalam perdagangan dan investasi, dan memburuknya sentimen dari pelaku usaha terhadap prospek ekonomi.
Perekonomian Indonesia dikoreksi
Dalam laporan IMF pula, lanjut Sri Mulyani, proyeksi ekonomi Indonesia juga mengalami koreksi dari 5,1% menjadi 4,7%, atau turun sebesar 0,4%. Kendati begitu, ia menilai revisi proyeksi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Diketahui IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Thailand sebesar 1,1%, Vietnam 0,9%, Filipina 0,6%, dan Meksiko 1,7%.
"Jadi koreksi (Indonesia) ini lebih rendah jika dibandingkan dengan koreksi terhadap negara-negara lain, sementara eksposur dari perdagangan internasional mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap AS juga lebih besar," jelas Sri Mulyani.
Dia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 diperkirakan tetap positif meskipun ketidakpastian global mengalami kenaikan. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh baik, didukung oleh belanja pemerintah.
Karena itu, dia optimistis perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan mampu tumbuh di kisaran 5% pada tahun ini. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5%," pungkas Sri Mulyani. (Mir/E-1)
Presiden mengatakan kawasan Uni Eropa merupakan pasar dagang yang besar dengan jumlah penduduk 460 juta.
Rencana Trump diduga merupakan bagian dari strategi negosiasi dagang terhadap negara-negara yang belum menyepakati ketentuan tarif impor dengan AS.
Apindo menekankan pentingnya menjaga posisi tawar Indonesia agar tidak dipukul rata dengan negara-negara BRICS lainnya.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus memperkuat posisi tawar dagang di hadapan Amerika Serikat secara strategis.
AS dan Tiongkok mencapai kemajuan yang meredakan perang dagang.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan akan digelarnya putaran baru pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok untuk meredakan perang tarif.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Secara struktural, kebijakan ini dapat membawa risiko terhadap penerimaan negara melalui dua jalur utama.
Dalam kesepakatan tersebut, ekspor Indonesia ke AS dikenakan tarif sebesar 19%, sementara produk-produk asal AS mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia tanpa beban tarif.
Ekspansi pasar tersebut dibutuhkan lantaran adanya potensi tekanan besar di sektor logistik nasional akibat volatilitas ekspor-impor.
Mata uang rupiah ditutup menguat 34 poin pada perdagangan sore ini (8/7). Itu imbas dari kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan revisi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan karena desakan akibat tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved