Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMERINTAH Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Investasi menyiapkan Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lembaga tersebut diproyeksikan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Ekonom Center of Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Handi Risza menilai kehadiran Danantara seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih aktif dalam pembiayaan industri halal dan keuangan syariah.
"Mungkin kita agak sedikit terlambat merespons dan terlibat dalam pembiayaan industri halal, padahal banyak negara lain sudah lebih dulu melakukannya," ujarnya dalam Disksusi Publik bertajuk Overview Ekonomi Ramadhan secara daring, Jumat (21/3).
Handi menjelaskan bahwa Danantara memiliki benchmarking dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Temasek (Singapura) yang kini memiliki aset sekitar Rp4.000 triliun dan Khazanah (Malaysia) yang mengelola Rp9.596 triliun.
"Targetnya, Danantara bisa mengelola sekitar Rp14.000 triliun atau setara dengan US$900 miliar, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar ketujuh di dunia, bahkan melampaui Temasek," jelasnya.
Dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyiapkan skema bertahap dengan modal awal sekitar Rp326 triliun. Dana ini berasal dari efisiensi keuangan negara, termasuk dari dividen BUMN dan efisiensi anggaran.
Salah satu sektor yang bisa mendapat manfaat besar dari Danantara adalah ekonomi syariah, khususnya industri halal. Data State of Global Islamic Economy Report 2023/24 mencatat pengeluaran konsumen untuk produk dan jasa halal mencapai US$2,29 triliun pada 2022 dengan pertumbuhan tahunan 9,5%.
Handi menuturkan, beberapa sektor utama yang berpotensi mendapat pembiayaan dari Danantara ialah makanan halal dengan potensi US$1,89 triliun pada 2027; fesyen muslim US$428 miliar pada 2027; media dan rekreasi halal US$344 miliar pada 2027; pariwisata ramah muslim US$174 miliar pada 2027; farmasi halal US$142 miliar pada 2027; dan kosmetik halal US$129 miliar pada 2027.
"Jika kita tidak segera mengambil peran sebagai pemimpin di industri halal, kita hanya akan menjadi konsumen, padahal potensi pasar dan sumber daya ada di kita," ujar Handi.
Dia juga menyoroti pertumbuhan pesat ekonomi syariah di Indonesia. Total aset keuangan syariah telah mencapai Rp2.742 triliun per Agustus 2024 dengan market share keuangan syariah yang meningkat dari 9,01% pada 2019) menjadi 11,41% di Agustus 2024.
Sementara itu, sukuk negara kini menyumbang 20,92% dari total Surat Berharga Negara (SBN), dan pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah mencapai 8,18%. "Ekonomi syariah bukan lagi sekadar alternatif, tapi akan menjadi arus utama dalam perekonomian nasional," kata Handi.
Karenanya, pemerintah harus memastikan Danantara tidak hanya berfokus pada sektor konvensional, tetapi juga memberikan perhatian besar pada ekonomi syariah. "Kita berharap Danantara melihat sektor keuangan Islam dan industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
Dengan peran strategisnya, Danantara diharapkan mampu menjadi motor utama pembangunan ekonomi nasional. "Jika Danantara berhasil, pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8%, seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo," pungkas Handi. (Mir/M-3)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved