Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Investasi menyiapkan Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lembaga tersebut diproyeksikan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Ekonom Center of Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Handi Risza menilai kehadiran Danantara seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih aktif dalam pembiayaan industri halal dan keuangan syariah.
"Mungkin kita agak sedikit terlambat merespons dan terlibat dalam pembiayaan industri halal, padahal banyak negara lain sudah lebih dulu melakukannya," ujarnya dalam Disksusi Publik bertajuk Overview Ekonomi Ramadhan secara daring, Jumat (21/3).
Handi menjelaskan bahwa Danantara memiliki benchmarking dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Temasek (Singapura) yang kini memiliki aset sekitar Rp4.000 triliun dan Khazanah (Malaysia) yang mengelola Rp9.596 triliun.
"Targetnya, Danantara bisa mengelola sekitar Rp14.000 triliun atau setara dengan US$900 miliar, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar ketujuh di dunia, bahkan melampaui Temasek," jelasnya.
Dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyiapkan skema bertahap dengan modal awal sekitar Rp326 triliun. Dana ini berasal dari efisiensi keuangan negara, termasuk dari dividen BUMN dan efisiensi anggaran.
Salah satu sektor yang bisa mendapat manfaat besar dari Danantara adalah ekonomi syariah, khususnya industri halal. Data State of Global Islamic Economy Report 2023/24 mencatat pengeluaran konsumen untuk produk dan jasa halal mencapai US$2,29 triliun pada 2022 dengan pertumbuhan tahunan 9,5%.
Handi menuturkan, beberapa sektor utama yang berpotensi mendapat pembiayaan dari Danantara ialah makanan halal dengan potensi US$1,89 triliun pada 2027; fesyen muslim US$428 miliar pada 2027; media dan rekreasi halal US$344 miliar pada 2027; pariwisata ramah muslim US$174 miliar pada 2027; farmasi halal US$142 miliar pada 2027; dan kosmetik halal US$129 miliar pada 2027.
"Jika kita tidak segera mengambil peran sebagai pemimpin di industri halal, kita hanya akan menjadi konsumen, padahal potensi pasar dan sumber daya ada di kita," ujar Handi.
Dia juga menyoroti pertumbuhan pesat ekonomi syariah di Indonesia. Total aset keuangan syariah telah mencapai Rp2.742 triliun per Agustus 2024 dengan market share keuangan syariah yang meningkat dari 9,01% pada 2019) menjadi 11,41% di Agustus 2024.
Sementara itu, sukuk negara kini menyumbang 20,92% dari total Surat Berharga Negara (SBN), dan pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah mencapai 8,18%. "Ekonomi syariah bukan lagi sekadar alternatif, tapi akan menjadi arus utama dalam perekonomian nasional," kata Handi.
Karenanya, pemerintah harus memastikan Danantara tidak hanya berfokus pada sektor konvensional, tetapi juga memberikan perhatian besar pada ekonomi syariah. "Kita berharap Danantara melihat sektor keuangan Islam dan industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
Dengan peran strategisnya, Danantara diharapkan mampu menjadi motor utama pembangunan ekonomi nasional. "Jika Danantara berhasil, pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8%, seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo," pungkas Handi. (Mir/M-3)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
LPEI memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih diperkirakan tumbuh 4-5 persen dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan perdagangan global dengan catatan
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved