Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PT Pertamina EP melakukan menandatangani berita acara serah terima pengelolaan area operasi dan aset dengan mitra kerja sama operasi (KSO) di Jakarta. Sebelumnya, telah dilakukan prosesi penandatanganan perjanjian KSO pada awal Desember 2024 yang diikuti dengan pengecekan fisik aset area operasi pada pertengahan Februari 2025.
VP Production & Operation Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Rahmat Ali Hakim menjelaskan, dalam kerja sama itu, Pertamina EP menyerahkan pengelolaan area operasi dan aset kepada dua mitra KSO, yakni PT Sumber Migas Nusantara dan PT Global Migas Nusantara.
Penandatanganan berita acara dilakukan oleh General Manager Pertamina EP area Jawa bagian barat dan Direktur Utama PT Sumber Migas Nusantara dan Direktur Utama PT Global Migas Nusantara.
PT Sumber Migas Nusantara akan mengelola area operasi di Bekasi, Jawa Barat, dengan luas area 122,43 km². Sedangkan kegiatan migas di tiga area operasi yang berlokasi di wilayah kerja Pertamina EP di Indramayu dan Subang, Jawa Barat, seluas 117,88 km² akan dikelola oleh PT Global Migas Nusantara.
Dalam implementasi kerja sama itu, kedua mitra KSO tersebut akan menjalankan sejumlah strategi yang mencakup tahapan studi, pengeboran, dan produksi migas berdasarkan komitmen dalam Perjanjian KSO.
"Kami berharap agar keempat wilayah ini dapat dioperasikan secara optimal dan dimaksimalkan seluruh potensinya," kata Rahmat.
"Untuk tahap awal, kami akan melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sumur, serta mengoptimalkan produksi melalui pengeboran," imbuh Komisaris Utama PT Sumber Migas Nusantara Adil Hakim.
Kerja sama operasi (KSO) diterapkan di wilayah kerja Pertamina EP sebagai langkah mengoptimalkan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi guna mendukung peningkatan produksi migas nasional. Skema KSO dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2009, dan kontrak minyak dan gas bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu atau BP Migas (sekarang SKK Migas) dan Pertamina EP yang ditandatangani pada 17 September 2005.
Lebih lanjut, kemitraan itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.
"Kami berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan aspek fleksibilitas dalam pengelolaan, baik dari sisi hubungan dengan pemangku kepentingan, operasional, maupun aspek pendukung lainnya," imbuh Hakim.
Penandatanganan serah terima aset juga dihadiri Muhamad Husen selaku Direktur Operasi PT Sumber Migas Nusantara dan Charles P Siallagan selaku General Manager PT Sumber Migas Nusantara. (Hde/E-1)
PRAKTISI minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah menetapkan harga elpiji 3 kilogram (kg) menjadi satu harga nasional tidak serta-merta menjamin hilangnya kecurangan.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
PHE ONWJ mengirim topside Anjungan OOA, berbobot 530 metrik ton, dari lokasi fabrikasi Proyek Pengembangan Lapangan OO-OX, Kepulauan Riau.
Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024. Itu tercermin dari total laba bersih yang mencapai US$817,6 juta atau setara Rp13,4 triliun di 2024.
PEMERINTAH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang menyatakan keberadaan potensi migas di 4 pulau yang baru-baru ini ditetapkan masuk wilayah administratif Aceh.
GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, memastikan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara ternyata mengandung potensi minyak dan gas (migas)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved