Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) meluncurkan dua skema atau bentuk investasi swasta di 2025, yaitu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penanaman modal langsung. Dua skema itu diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan IKN seperti yang ditargetkan pemerintah.
Peluncuran tersebut dilakukan dalam kegiatan Penjajakan Minat Pasar KPBU IKN di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (24/2). Dalam peluncuran itu pula dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan lahan oleh lima perusahaan, yaitu PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Berantas Abipraya, PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.
Estimasi nilai investasi dari PKS yang dikakukan lima perusahaan swasta itu mencapai Rp1,25 triliun. "Ini dilakukan untuk membangun hotel, perkantoran, dan juga universitas yang memiliki fungsi ganda. Dengan demikian, diharapkan ekosistem perkotaan di IKN dapat lebih berkembang," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono.
Dia menerangkan, pada skema penanaman modal langsung yang dilakukan pada 2023 dan 2024, nilai investasi yang telah dikomitmenkan dan ditanam di IKN mencapai Rp58,4 triliun. Setidaknya, sejauh ini telah dilakukan delapan groundbreaking di IKN.
Lima perusahaan yang baru melakukan penandatanganan PKS untuk membangu IKN diharapkan menjadi titik awal untuk menarik lebih banyak kerja sama. Agung mengatakan, pada PKS sebelumnya, pembangunan ditargetkan pada 18 bulan setelah penandatanganan dilakukan. Kali ini, pengerjaan ditargetkan langsung dilakukan di tahun ini.
"Ini sebagai bentuk yang memberikan keyakinan bahwa infrastruktur di IKN tetap berjalan, bahkan lebih jauh, dan kawasan pusat tata kelola 1B dan 1C juga akan memulai pembangunan infrastruktur pada tahun ini. Jadi, kami berharap kerja sama antara infrastruktur yang dibangun pemerintah dengan investor yang membangun fasilitas tersebut dapat terus berlanjut," jelasnya.
Sementara pada skema KPBU, Kepala OIKN bakal menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). OIKN, sebut Agung, pada tahap pertama akan menawarkan dua proyek untuk dilakukan KPBU. Pertama ialah sektor jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) dan sektor perumahan.
Pada sektor jalan dan MUT, proyek yang ditawarkan ialah pembangunan smart tunnel dan jalan yang didalamnya dibenamkan kabel listrik, kabel fiber optik, pipa, dan lainnya dengan estimasi panjang jalan mencapai 138,6 kilo meter (Km).
"Tadi pagi sudah ada dua surat yang dikirim, dua LTP (Letter to Proceed) yang sudah diberikan kepada dua konsorsium dari Tiongkok, tadi pagi juga disampaikan LTP selanjutnya kepada konsorsium dua BUMN. Jadi kemarin dua dari Tiongkok, hari ini dua BUMN, Brantas Abipraya dan NIndi Karya, sehingga LTP ini akan segera jalan dengan FS (feasibilty study)," jelas Agung.
Sedangkan di sektor perumahan, OIKN menawarkan pembangunan 97 tower rumah susun dan 129 rumah tapak. Pada tahap pertama OIKN menawarkan 2 proyek rumah susun dan 1 proyek rumah tapak kepada para investor dengan total nilai investasi bernilai Rp8 triliun.
"Kami targetkan ini segera masuk transaksi dalam waktu dekat, secepatnya di triwulan kedua transaksi ini sudah harus kami lakukan sesuai dengan situasi terkini. Kemudian di tahap kedua, akan ada 2 proyek rumah susun dan satu proyek rumah susun dengan tapak dengan total investasi sebesar Rp23 triliun, yang targetnya mulai transaksi di pertengahan tahun," jelas Agung.
Lebih lanjut, dia menyampaikan IKN juga memiliki sejumlah proyek infrastruktur lain yang akan dilaksanakan dengan melibatkan sektor usaha. Selain dua proyek yang baru ditawarkan, proyek lainnya yaitu transportasi seperti kereta api, pengelolaan sampah, pengelolaan air, dan energi terbarukan.
"Kita harapkan akan semakin bertambah dan juga akan menambah infrastruktur yang akan memperkaya IKN saat ini," pungkas Agung. (Mir/I-1)
Kolaborasi Otorita IKN, Dinas Kesehatan daerah, serta sejumlah fasilitas kesehatan membuat pelayanan ini menjangkau masyarakat.
OIKN mulai mempersiapkan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan.
Dengan dimulainya fase kedua ini, pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan nyata
Keberhasilan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan di KIPP menjadi indikator penting
Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh BAM DPR RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved