Indonesia Jembatani Negara ASEAN untuk Implementasikan DEFA

INDONESIA bakal berupaya menjadi jembatan bagi negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (Digital Economy Framework ASEAN/DEFA). Itu karena tiap negara anggota tidak memiliki kesiapan yang sama untuk menerapkan kerangka kerja tersebut.

Salah satu yang diupayakan ialah melalui peningkatan keamanan siber (cyber security) agar para negara anggota dapat meyakini keandalan DEFA.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di kantornya sesuai menandatangani MoU dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Jakarta, Rabu (12/2).

Baca juga : Sekjen ASEAN Beri Ucapan Selamat atas Capaian Proses Aksesi Indonesia ke OECD

"Karena itu, kita membuat jalannya yang sudah siap akan disepakati, yang belum siap maka kita sediakan capacity building," ujarnya.

Edi menambahkan, keamanan siber dipandang dapat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan para negara anggota ASEAN untuk bisa menerapkan DEFA. Itu menurutnya dapat menjadi jaminan bagi kelangsungan aktivitas ekonomi digital di kawasan.

"Karena tanpa jaminan trust yang berasal dari cyber security, rasanya akan sulit untuk melangsungkan data free flow. Karena semua nanti akan berlomba-lomba untuk me-localize datanya," tutur Edi.

Baca juga : Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN Resmi Diluncurkan

"Karena itu kita buat ini, supaya masyarakat juga bisa paham bagaimana mengamankan digital economy, digital activities, karena kita tahu dampak cyber attack itu sangat luas," tambahnya.

DEFA merupakan peta jalan yang dibuat dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan mencakup perjanjian mengenai digitalisasi, talenta digital, identitas digital, keamanan siber, peningkatan kemampuan, infrastruktur, hingga interoperabilitas di ASEAN. Per Oktober 2024, progres pembahasan DEFA baru mencapai 14% meski telah diresmikan pada Agustus 2023.

Rencananya, perundingan DEFA ditargetkan selesai pada 2025 agar bisa segera diimplementasikan oleh tiap negara anggota ASEAN. Namun tampaknya target itu sukar tercapai. Karenanya, fleksibilitas diberikan oleh Indonesia kepada negara yang merasa belum memiliki kapasitas yang cukup.

Baca juga : Fakta Mengenai DEFA yang Buat Ekonomi Digital ASEAN Melejit hingga US$2 Triliun di 2030

"Indonesia mengusulkan bagaimana kalau kita bagi dua bagian yang memang bisa langsung disepakati kita launching di tahun ini, yang belum bisa disepakati kita berikan kapasitas building," jelas Edi.

"Karena kalau kita tunggu sampai semuanya siap, otomatis tidak akan selesai. Kita memanfaatkan momentum. Kenapa? Karena kawasan ASEAN ini sudah sangat banyak pihak di luar ASEAN yang sangat ingin berinteraksi dengan kita," lanjutnya.

MoU antara Kemenko Perekonomian dan RMIT itu diharapkan dapat menawarkan solusi bagi negara yang masih belum yakin mengenai keamanan data. Melalui nota kesepahaman itu bakal dilakukan pelatihan mengenai segala bentuk keamanan siber. Harapannya, hal tersebut dapat diperluas dan diperkenalkan ke negara-negara lain di ASEAN.

"Karena kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, praktikal, dan memiliki kapasitas yang dapat langsung diterapkan di bidangnya, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan siber," ungkap Edi.

Implementasi DEFA diperkirakan bakal membuat peningkatan nilai ekonomi kawasan ASEAN menjadi US$2 triliun pada 2030. Itu sejalan dengan proyeksi peningkatan ekonomi digital di Indonesia dari US$90 miliar di 2024 menjadi US$360 miliar di 2030. (Mir/E-2)