5 Lahan BUMN Dilirik untuk Dibangun Hunian Program 3 Juta Rumah

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan bahwa saat ini telah ada 5 lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebar di Jabodetabek untuk dijadikan hunian program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami sudah melihat ada 5 lokasi yang strategis yang dibiliki BUMN di Jakarta dan sekitarnya. Lokasinya bagus-bagus, besar-besar dan idle untuk diperlihatkan nanti akan disurvey sama teman-teman pengusaha," ucap Maruarar di Kantor Kementerian BUMN, Senin (10/2).

Lokasi tersebut, sambung Ara, nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan potensi masing-masing. Nantinya, lokasi tersebut akan digunakan untuk rumah tapak, rumah vertikal, dan komersil. Adapun kelima lokasi awal yang akan dikembangkan adalah Pulogebang Blok K, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurang Mangu, revitalisasi rusun Klender, dan Jonggol.

Baca juga : Pertimbangkan Banyak Hal, Pembelian Hunian adalah Investasi Masa Depan

Di samping itu, ia menegaskan bahwa dirinya telah diminta untuk bersikap tegas agar rumah-rumah subsidi harus dikawal oleh developer yang bertanggung jawab sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
 
"Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Dan itu saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas," tegas pria yang akrab disapa Ara itu.

Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan percepatan pada lahan seluas 792 hektare milik BUMN yang akan dibangun sebanyak 123 ribu rumah. "Kurang lebih 123 ribu rumah yang bisa dilakukan percepatannya. Lalu ada 5 yang kita clean and clear, yang nanti kita akan dorong, yang akan ditinjau nanti saya sudah tunjuk PMOnya dari Perumnas, untuk 1-2 hari ke depan, untuk langsung dilihat," terangnya.

Selain itu, Erick akan memastikan kerja sama antara developer maupun BUMN yang terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah memiliki payung hukum yang jelas.

Baca juga : Pemda dan Pengembang Harus Punya Data Perumahan

"Karena tadi kuncinya pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting. Karena itu tadi saya sampaikan, program yang sedang kita jalankan juga perapihan kerjasama dengan developer. Yang menurut kita sebelumnya kurang baik, harus kita perbaiki," tegas Erick.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono menyebut bahwa pihaknya optimistis pelaksanan program pembangunan 3 juta rumah akan terwujud.

"Semoga tahun ini, setidaknya mungkin tahun depan dan tahun depannya lagi," pungkasnya. (S-1)