DPR: Pemerintah Perlu Lakukan Kajian Harga Elpiji Secara Menyeluruh

ANGGOTA Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi upaya pemerintah untuk menurunkan harga penjualan elpiji 3 kg dengan memotong rantai distribusi penjualan.

Sosok yang akrab dipanggil BHS ini menyatakan langkah penurunan harga elpiji 3 kg dengan memotong rantai distribusi penjualan harus dengan kajian lebih mendalam. Sebab, pemerintah harus benar-benar mengetahui ketercukupan dan keterjangkauan agen resmi elpiji dari Pertamina.

"Apakah cukup dan mudah terjangkau masyarakat atau tidak. Sebab, hingga kini masyarakat menengah ke bawah dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) masih sangat membutuhkan elpiji 3 kg yang harganya lebih murah daripada elpiji 12 kg," ujarnya.

Baca juga : Pemprov Jawa Tengah Jamin tidak Ada Kelangkaan Elpiji 3 Kg

Demikian juga ditinjau dari sisi ekonomi. Saat ini penjualan elpiji 3 kg di masyarakat sudah bisa memberikan kehidupan ekonomi secara luas bagi masyarakat UMKM. Dia berharap pemerintah baik pusat maupun daerah bisa mengawasi harga elpiji subsidi tersebut.

"Tidak seperti saat ini, harga elpiji 3 kg yang seharusnya di kisaran Rp12 ribu menjadi Rp22 ribu hingga Rp24 ribu di masyarakat," ujarnya.

Ia menyatakan harga elpiji tanpa subsidi di Indonesia masih tergolong tinggi. Sehingga masyarakat menengah banyak menggunakan elpiji 3 kg. Apalagi, perbedaan harga amat jauh antara elpiji 3 kg dan elpiji 12 kg. Saat ini harga elpiji 12 kg adalah Rp210 ribu atau Rp17.500 per kg.

Baca juga : Pedagang Eceran Bisa Jual Gas Elpiji 3 Kg, Ini Syaratnya

"Seharusnya pemerintah bisa melakukan kajian menurunkan harga elpiji 12 kg. Sebagai perbandingan, harga elpiji 12 kg di Malaysia yakni 22,8 Ringgit atau setara Rp77 ribu atau setara Rp6.416 per kg. Adapun harga elpiji di Thailand  per kg sebesar 5,78 Baht atau sekitar Rp12 ribu. Di Vietnam dipatok US$620 per ton atau Rp9.920 per kg," papar Bambang.

Apalagi Indonesia juga penghasil gas dan bahkan pernah mengekspor 1 juta ton elpiji ke Malaysia pada 2015, dan bahkan sampai kini masih mengekspor elpiji ke Malaysia. Sudah seharusnya harga elpiji Indonesia bisa jauh lebih murah dari ketiga negara Asean tersebut.

"Sebab, kita mempunyai cadangan gas yang bisa dipakai untuk elpiji sangat banyak, seperti Lapangan Maruap Sarati, Lapangan Puspa, Tuban, Kalibiru, Papua, Sangata, dan lain lain."

Baca juga : Mekanisme Baru Penjualan Elpiji 3 Kg Menyusahkan Masyarakat

"Sudah seharusnya Indonesia bisa swasembada elpiji untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sebesar 7 juta ton per tahun. Sehingga elpiji non subsidi di Indonesia bisa ditekan harganya jauh lebih rendah," jelas dia.

Kalau itu bisa dilakukan, lanjutnya, masyarakat menengah Indonesia bisa menggunakan elpiji nonsubsidi dengan harga murah. Indonesia tidak perlu lagi impor elpiji dari AS, Iran, Qatar, atau negara lainnya.

"Bila harga elpiji nonsubsidi murah, masyarakat UMKM juga bisa memanfaatkan elpiji nonsubsidi dengan harga murah tersebut untuk pengembangan usaha mereka."

"Sehingga, hasil produksinya bisa dijangkau masyarakat dengan harga lebih murah dan bisa ikut mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai ditargetkan Presiden Prabowo Subianto," pungkas BHS. (H-2)