Indonesia Tetap Nonaliansi meski Bergabung dengan BRICS

PEMERINTAH memastikan Indonesia tak memihak pada kelompok atau negara mana pun dalam panggung internasional. Prinsip nonaliansi tetap diterapkan dan Indonesia tetap menganut politik bebas aktif.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Business Competitiveness Outlook 2025, Jakarta, Senin (13/1). Hal itu ia utarakan berkaitan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS baru-baru ini.

"(Indonesia) bergabung dengan BRICS telah menjadi pembicaraan masyarakat internasional. Dan Presiden menjelaskan bahwa Indonesia ialah negara non-aliansi. Jadi, sebenarnya dengan negara BRICS, kita telah bekerja sama dengan Tiongkok, dengan Brasil, dengan India, termasuk beberapa CEPA dan FTA. FTA Eurasia juga sedang dalam proses. Jadi, tidak ada hal baru bagi semua negara BRICS bahwa mereka dekat dengan Indonesia," ujarnya. 

Baca juga : HSBC: Jadi Anggota BRICS, Indonesia Mesti Optimalkan Peluang Dagang 

Keanggotaan Indonesia ke dalam BRICS sedianya menjadi diskursus publik perihal keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Ada juga yang berpendapat keanggotaan itu dilakukan pada waktu yang kurang tepat, terutama setelah Donald J. Trump kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. 

Sejumlah pihak mengkhawatirkan kebijakan tarif dagang tinggi yang akan diterapkan oleh Trump terhadap negara anggota BRICS. Namun, Airlangga memastikan pemerintah akan mencari cara untuk mengakali dan melobi Trump agar kebijakan yang dikeluarkan Negeri Paman Sam tak terlampau memberatkan Indonesia. 

"Kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan AS ke Indonesia. Kita sedang minta akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral supaya tarif (dagang)nya kita turunkan. Itu bisa dalam bentuk bilateral, bisa dalam bentuk FTA, atau dalam bentuk lain juga," kata dia. 

Di samping itu, Indonesia diketahui tengah berada dalam aksesi untuk bergabung menjadi anggota OECD dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP/Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik). 

"Tentu saja, prosesnya akan berbeda karena banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam praktik terbaik standar kita, serta transparansi ekonomi. Jadi, saya pikir dalam kolaborasi global, kita sudah siap," pungkas Airlangga. (Z-2)