Pengaturan Lalu Lintas Nataru Jangan Hanya Fokus pada Jalan Tol

KEMENTERIAN Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025. Pada SKB tersebut memuat pengaturan lalu lintas di libur Natal dan tahun baru mendatang.

Merespon hal itu, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan bahwa seharusnya pemerintah jangan terlalu fokus membuat peraturan untuk jalan tol. Pasalnya, pasti akan ada banyak masyarakat yang mengakses jalan nontol saat Nataru mendatang.

"Fokusnya jangan di jalan tol sebenarnya ya, padahal jalan non tol masih bisa digunakan.  Itu yang saya rasa gak harus fokus di jalan tol, diarahkan juga ke jalan non tol. Karena kalau yang fokus seperti itu ya mesti ada yang diuntungkan dan dirugikan, ya mungkin kalau Nataru gak gitu terasa," kata Djoko saat dihubungi, Kamis (12/12).

Baca juga : Contra Flow hingga One Way Mudik tidak hanya di Tol

Akan tetapi, Djoko memprediksi bahwa walaupun pemerintah telah menetapkan pengaturan lalu lintas seperti one way dan contraflow, kemacetan pada saat Natur nanti tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Djoko meminta pemerintah lebih fokus pada keselamatan masyarakat pada saat momen Nataru berlangsung.

"Saya kira yang terkait dengan kemacetan ya bisa dihindari, biarin aja macet, gak apa-apa, gak mungkin selalu lancar. Ya kalau pengen lancar ya gak usah Nataru, otu aja prinsipnya. Gak mungkin selalu lancar, yang penting selamat sampai tujuan. Yang penting keselamatannya itu yang diutamakan bukan kelancaran ya, keselamatan yang diutamakan," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang pada saat Nataru, Djoko berpesan khususnya kepada pihak kepolisian agar benar-benar serius membatasi operasional kendaraan angkutan barang agar tidak mengganggu lalu lintas masyarakat pada saat momen Nataru mendatang. 

Baca juga : Polri Siapkan Rencana Penanganan Lalu Lintas saat Lebaran

"Angkutan barang di lapangan masih ada yang terjadi penyelewengan, artinya kan gak serius. Saya lihat sendiri angkutannya katanya gak boleh, kenyataannya di lapangan terjadi, padahal itu urusan polisi kan, berarti polisinya gak serius juga. Itukan tugas polisi untuk di lapangan sesuai undang-undang, bukan menurut saya loh," bebernya.

Terakhir, Djoko meminta kepada pemerintah agar jangan membuat aturan mendadak, terkhusus peraturan terkait dengan pembatasan operasional angkutan barang pada saat menjelang momen seperti Nataru ini.

"Kalau mepet waktunya kasihan juga pengusaha, itu harus satu bulan sebelumnya diberitahu," pungkasnya. (Fal/M-3)