Kebijakan Bahlil Mencederai Komitmen Presiden Prabowo

BAHLIL Lahadalia diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di penghujung kekuasaan Jokowi. Bahlil lalu diangkat oleh Presiden Prabowo tetap sebagai Menteri ESDM. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Famy Radhi menyebut, terdapat kecenderungan  Bahlil lebih mengutamakan penerapan kebijakan Presiden Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo. 

"Kebijakan itu di antaranya lebih mengutamakan energi fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih berpihak pada kelas atas daripada wong cilik," kata Fahmy dalam keterangan resmi, Sabtu (7/12).

Fahmay menambahkan, dalam pidato pelantikan, Prabowo menyampaikan komitmen untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan EBT dengan menggunakan sumber-sumber energi yang meruah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun. 

Baca juga : Diguyur Rp175 T, RI Gandeng Tiongkok Bangun Industri Pasir Kuarsa

"Bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan energi fosil. Bahlil menginstruksikan untuk mengenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi," jelas Fahmy.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa akan menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dalam waktu 10 tahun. Kebijakan Bahlil justru mendorong Pengusaha Tambang  untuk meningkatkan produksi batubara. 

Menurut Fahmy, kebijakan Bahlil ini selaras dengan kebijakan Jokowi untuk menggenjot produksi batubara. Bahkan,  Jokowi memberikan kosesi tambang batubara kepada organisasi keagamaan untuk meningkatkan produksi batubara. 

Baca juga : Bahlil Ungkap 6 Faktor Penarik Investasi di Indonesia

Tidak hanya itu, lanjutnya, Bahlil mewacanakan kebijakan ojol dilarang pakai BBM subsidi dengan alasan memiliki sepeda motor untuk usaha. Padahal, pengendara ojol adalah masyarakat bawah, yang termasuk golongan rentan miskin. "Ironis memang kebijakan pelarangan Ojol pakai BBM Subsidi sangat tidak sesuai dengan koomitmen Prabowo, yang selalu pro wong cilik."

Fahmy menambahkan, jika diteruskan, kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut dikhawatirkan akan semakin mencederai komitmen Presiden Prabowo. 

"Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut. Kalau ternyata bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan-segan untuk mencopot Bahlil dengan mengganti Menteri ESDM baru, yang sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya. (H-2)