Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Upaya penerapan cofiring yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai bakal mampu menambal kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun dalam implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Capaian PLN dalam penggunaan co-firing akan memperbaiki bauran EBT yang selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dinilai gagal mencapai target bauran EBT ditetapkan dalam program transisi energi,” ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi melalui keterangan tertulis, Selasa (15/10).
Dia menilai, target bauran EBT yang ditetapkan sebesar 23% pada 2025 tidak akan tercapai lantaran pada akhir 2023 masih mencapai 12,8%. Karenanya, presiden terpilih Prabowo Subianto harus memperbaiki capaian target bauran EBT dalam program transisi energi.
Baca juga : Ajinomoto Gandeng PLN untuk Gunakan EBT sebagai Bahan Bakar Produksi
“Untuk itu perlu diprioritaskan penerapan tidak hanya co-firing, tetapi juga mengembangkan inovasi EBT dengan menggunakan resources EBT yang tersedia berlimpah di Indonesia, sehingga Net Zero Emissions (NZE) dapat dicapai pada 2060,” jelas Fahmy.
Co-firing merupakan program yang dilakukan oleh PLN untuk menggantikan sebagian batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa, seperti pellet kayu, sampah, cangkang sawit dan serbuk gergaji, pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Program itu dilakukan untuk menekan emisi karbon dalam mendukung transisi energi untuk mencapai NZE. Co-firing tidak hanya mampu mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam pengolahan bahan biomasa sehingga dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan.
Baca juga : Konsisten Jalankan Transisi Energi, PLN Raih Anugerah Ekonomi Hijau
Fahmy menilai, di era transisi energi, inovasi co-firing PLN cukup signifikan dalam menekan emisi karbon dalam penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan. Sepanjang 2024, co-firing pada PLTU mampu mereduksi emisi karbon hingga 1,05 juta ton CO2 dan memproduksi energi bersih sebesar 1,04 terrawatt hour (TWh).
Penggunaan co-firing selama 2023 telah meningkat jika dibandingkan realisasi pada 2022. Dalam mereduksi emisi karbon, PLN mampu menambah pengurangan emisi hingga 450.000 ton CO2. Produksi energi bersih pun tumbuh hingga lebih dari 77 persen dari realisasi 2022 sebesar 575 GWh.
“Co-firing tidak hanya menghasilkan listrik andal, namun tetap murah bagi masyarakat. Lebih dari itu, co-firing juga mendorong perekonomian kerakyatan lewat keterlibatan langsung masyarakat dalam pengembangan biomassa,” tutur Fahmy.
Berdasarkan data 2023, PLN berhasil menyerap 1 juta ton biomassa untuk 43 PLTU di Indonesia, meningkat 71 persen dibandingkan tahun 2022. PLN terus melakukan pengembangan teknologi co-firing hingga dapat digunakan secara penuh di seluruh Indonesia.
Adapun hingga 2025, PLN menargetkan program co-firing bisa dilakukan pada 52 PLTU dengan kebutuhan biomassa mencapai 10 juta ton dan mampu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e per tahun. (Z-11)
PLTS diprediksi memberikan peluang lapangan kerja bagi lebih 350.000 pekerja, paling tinggi di antara sektor EBT lainnya.
Penelitian dan pilot project perlu digencarkan untuk menyesuaikan algoritma machine learning dengan kondisi geologi Indonesia.
Seluruh sumber energi untuk menghasilkan hidrogen masih berkaitan dengan bawah permukaan bumi .Geofisika menjadi salah satu disiplin ilmu yang dapat mengidentifikasinya.
Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.
Investasi untuk pembangkit listrik sebesar Rp2.133,7 triliun, di mana sekitar 73% dialokasikan untuk partisipasi pihak swasta atau independent power producer (IPP).
BANYAK pakar lingkungan hidup memberikan penilaian bahwa kondisi bumi saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dinilai berpotensi menghambat momentum Indonesia dalam merealisasikan transisi energi.
PERUSAHAAN tambang Mitrabara Adiperdana memperluas kegiatan usaha di bidang energi baru terbarukan, industri agro, infrastruktur, dan jasa pertambangan.
Selain fasilitas perpajakan, APBN juga dialokasikan ke berbagai kementerian/lembaga untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved