Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEBUAH laporan terbaru mengungkapkan adanya tantangan besar dalam industri nikel Indonesia yang menjadi pekerjaan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sebagai negara pemilik cadangan nikel yang besar, komponen utama baterai kendaraan listrik, pemerintahan mendatang menghadapi tuntutan besar untuk mengatasi dampak degradasi lingkungan dan risiko geopolitik yang terkait dengan industri tersebut.
Laporan yang diterbitkan oleh China-Global South Project (CGSP) muncul pada momen saat Indonesia menempatkan diri sebagai pemimpin dalam transisi energi global.
Baca juga : Timses Prabowo : Kondisi Tempat Tinggal Pekerja Smelter Nikel RI Lebih Buruk dari Lapas
“Proses pembuatan riset ini penuh tantangan, dan membuat kami sadar bahwa pemerintah Indonesia tidak transparan akan data seputar proyek nikel di Indonesia. Permintaan data yang kami lakukan kepada lembaga-lembaga negara terkait selalu ditolak atau diabaikan. Pada akhirnya, kami harus mengumpulkan sendiri data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil dan laporan media,” kata Antonia Timmerman, editor Asia Tenggara CGSP dan peneliti utama proyek ini.
Diiringi oleh perangkat data interaktif yang menelusuri kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel, investasi asing, serta dampak sosial dan lingkungan dari industri tersebut, laporan ini menyajikan pandangan komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dimiliki sektor tersebut.
Laporan dan perangkat data tersebut menekankan bahwa ledakan nikel di Indonesia dibangun dengan landasan yang lemah, kebijakan yang cacat, praktik tidak berkelanjutan, serta meningkatnya ketegangan geopolitik, yang segera membutuhkan perhatian pemerintah.
Baca juga : Prabowo Sebut Pentingnya Hilirisasi di Indonesia
“Salah satu yang kami lakukan dalam proses riset ini adalah memantau laporan media lokal dan nasional seputar proyek nikel di Indonesia, dan kami menemukan bahwa sepertiga proyek nikel di Indonesia diduga atau dituduh melakukan korupsi dalam praktiknya,” ujar Antonia.
Sebanyak 90% dari kasus-kasus dugaan korupsi tersebut berasal dari sektor pertambangan nikel. Kasus korupsi dan pertambangan ilegal berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan.
“Sementara, sangat sulit untuk mengetahui pemegang saham sebenarnya dari banyak proyek nikel di Indonesia akibat struktur kepemilikan yang sengaja dibuat rumit atau tidak jelas. Sulit bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban jika ada proyek yang melanggar aturan. Hal ini sangat memprihatinkan, dan kami berharap presiden yang baru nanti dapat melakukan pembenahan di sektor nikel,” kata Antonia.
"Yang tidak kalah penting, kami menemukan bahwa janji hilirisasi atau downstreaming, yakni mimpi untuk memproses nikel mentah menjadi baterai kendaraan listrik, masih belum terwujud secara nyata," tambah Antonia.
“Kapasitas produksi baterai kita masih sangat rendah, dan jika lajunya dibiarkan sama seperti sekarang, kita tidak akan pernah bisa menjadi salah satu pemasok baterai utama di dunia. Kenyataannya, nikel kita sekarang sebagian besar masih dipakai untuk memproduksi stainless steel,” pungkasnya. (P-5)
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Presiden Subianto mengundang Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun di Indonesia pada Oktober 2025
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
GAGALNYA negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat untuk mencegah tarif 32% semestinya dipandang sebagai peringatan serius bagi pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung dampak perubahan iklim yang dirasakan Indonesia dalam KTT ke-17 BRICS di Brasil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved