MenKopUKM Ingatkan Arahan Presiden dalam 10 Tahun Terakhir

MENTERI Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, menyampaikan beberapa arahan-arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait koperasi dan UKM dalam 10 tahun terakhir, termasuk pada saat pandemi covid-19 melanda. Arahan-arahan tersebut antara lain adalah restrukturisasi kredit, bantuan produktif usaha mikro (BPUM), kredit usaha rakyat (KUR) klaster, dan pembiayaan pre-financing untuk koperasi.

"Program restrukturisasi ini yang penting, karena UMKM omsetnya turun, lalu kredit bermasalah, macet, sehingga usulan kami di kementerian waktu itu di program pemulihan ekonomi nosional itu satu ada restrukturisasi kredit. Jadi penundaan pembayaran kredit dan cicilannya, dan kita kasih subsidi bunga," ucap Teten di Kantor KemenKopUKM, Senin, (7/10).

Restrukturisasi kredit, sambung Teten, merupakan program untuk UMKM yang telah terhubung ke pembiayaan yang menghadapi masalah cicilan.

Baca juga : Koperasi dan UMKM Diminta Utamakan Mediasi dalam Sengketa Hukum

Sedangkan untuk BPUM, Teten menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada pelalu usaha mikro sebanyak 12,8 juta orang.

"Saya kira BPUM termasuk dari 10 program yang paling populer waktu itu, dari 10 program pak Jokowi. Dan ini termasuk yang bisa menyelamatkan ekonomi nasional waktu itu (saat pandemi) karena multiple efeknya besar," beber Teten.

Di sisi lain, untuk akses pembiayaan KUR, Teten menyebut bahwa hingga saat ini KemenKopUKM telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.800 triliun.

Baca juga : BPDPKS-Aspekpir Kolaborasi Kembangkan UKM dan Koperasi Berbasis Sawit di Sultra

"Kita juga mengembangkan pembiayaan refinancing untuk koperasi, nah ini sebenarnya pembiayaan agregator yang kita belum ada. Jadi di Indonesia ini, semua pembiayaan mikro yang ada di dunia ada di Indonesia ini, tapi tidak ada untuk yang pembiayaan agregator," ungkap Teten.

Selain itu, Teten berharap bahwa UMKM tidak lagi menjadi bantalan perekonomian Indonesia yang memiliki target Indonesia Emas 2045 menjadi negara maju.

"UMKM enggak bisa lagi hanya sebagai bantalan ekonomi atau buffer ekonomi, atau hanya kita melakukan sebagai ekonomi subsisten. Karena itu kita tempatkan UMKM menjadi bagian dari hilirisasi. Hilirisasi itu, selain sawit, kita juga ada pendekatan teknologi untuk pengembangan RPB untuk hilirisasi hasil-hasil sumber daya yang kita punya, hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil komoditas di sektor pelontar, yang kita harapkan itu nanti bisa menjadi fondasi untuk industri kecil menengah yang sustain," tandasnya. (J-3)