Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
EKONOM senior sekaligus pendiri Segara Institute, Piter Abdullah, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir gagal menciptakan perekonomian yang kuat. Itu menurutnya tercuplik dari realisasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5%, alias gagal memenuhi harapan dan membuatnya sukar mencapai visi Indonesia di 2045.
“Kajian kita menunjukkan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam periode yang panjang, dan itu tidak terpenuhi pada masanya pak Jokowi. Jadi kalau kita tumbuh di kisaran 5%, tidak mungkin kita bisa menjadi negara maju 2030 atau 2045. Jadi, saya katakan Jokowi gagal memenuhi harapan, gagal memenuhi untuk memberikan fondasi pada kita untuk menjadi negara maju pada 2045,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/9).
Piter mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, stagnasi pertumbuhan ekonomi disebabkan karena pemerintahan Jokowi tak mampu memperbaiki, atau bahkan mengganti mesin perekonomian yang telah usang. Mesin perekonomian Indonesia selama ini dinilai bermasalah, tidak efisien, boros, dan tak memiliki tenaga.
Baca juga : Peta Jalan Ekonomi Kerthy Bali, Langkah Awal Transformasi Ekonomi Indonesia
Mesin ekonomi dimaksud ialah struktur perekonomian dalam negeri yang disebut terjangkit penyakit lama dan tak kunjung ditangani, yaitu praktik korupsi dan persoalan adminsitrasi maupun birokrasi. Hal-hal itu, kata Piter, menjadikan mesin ekonomi Indonesia tak andal.
“Kalau potensi (ekonomi) itu banyak sekali, tapi kalau banyak malingnya, percuma. Mesin ekonomi itu lemah karena banyak malingnya, banyak digerogotil, percuma. Ini berkaitan dengan ICOR. Ekonomi lemah itu ditandai oleh ICOR yang sangat tinggi, kedua suku bunga yang sangat tinggi, itu ukuran yang menunjukkan ada masalah di mesin ekonomi kita,” terang Piter.
“Perubahan struktur ekonomi, reformasi struktural perekonomian Indonesia. perlu reform, perlu perubahan paradigma. Ini dibutuhkan untuk bisa memperbaiki, mengganti mesin ekonomi kita supaya lebih efisien, bertenaga untuk bisa membantu pertumbuhan ekonomi di atas 7%,” tambahnya. (J-3)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Suharti menerangkan, program pendidikan vokasi selama ini juga membantu menurunkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved