Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
EKONOM senior sekaligus pendiri Segara Institute, Piter Abdullah, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir gagal menciptakan perekonomian yang kuat. Itu menurutnya tercuplik dari realisasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5%, alias gagal memenuhi harapan dan membuatnya sukar mencapai visi Indonesia di 2045.
“Kajian kita menunjukkan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam periode yang panjang, dan itu tidak terpenuhi pada masanya pak Jokowi. Jadi kalau kita tumbuh di kisaran 5%, tidak mungkin kita bisa menjadi negara maju 2030 atau 2045. Jadi, saya katakan Jokowi gagal memenuhi harapan, gagal memenuhi untuk memberikan fondasi pada kita untuk menjadi negara maju pada 2045,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/9).
Piter mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, stagnasi pertumbuhan ekonomi disebabkan karena pemerintahan Jokowi tak mampu memperbaiki, atau bahkan mengganti mesin perekonomian yang telah usang. Mesin perekonomian Indonesia selama ini dinilai bermasalah, tidak efisien, boros, dan tak memiliki tenaga.
Baca juga : Peta Jalan Ekonomi Kerthy Bali, Langkah Awal Transformasi Ekonomi Indonesia
Mesin ekonomi dimaksud ialah struktur perekonomian dalam negeri yang disebut terjangkit penyakit lama dan tak kunjung ditangani, yaitu praktik korupsi dan persoalan adminsitrasi maupun birokrasi. Hal-hal itu, kata Piter, menjadikan mesin ekonomi Indonesia tak andal.
“Kalau potensi (ekonomi) itu banyak sekali, tapi kalau banyak malingnya, percuma. Mesin ekonomi itu lemah karena banyak malingnya, banyak digerogotil, percuma. Ini berkaitan dengan ICOR. Ekonomi lemah itu ditandai oleh ICOR yang sangat tinggi, kedua suku bunga yang sangat tinggi, itu ukuran yang menunjukkan ada masalah di mesin ekonomi kita,” terang Piter.
“Perubahan struktur ekonomi, reformasi struktural perekonomian Indonesia. perlu reform, perlu perubahan paradigma. Ini dibutuhkan untuk bisa memperbaiki, mengganti mesin ekonomi kita supaya lebih efisien, bertenaga untuk bisa membantu pertumbuhan ekonomi di atas 7%,” tambahnya. (J-3)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Suharti menerangkan, program pendidikan vokasi selama ini juga membantu menurunkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved