Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia memerlukan setidaknya investasi sebesar US$14,2 miliar. Anggaran sebesar itudiperlukan untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).
"Kita memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) investasi hingga US$14,2 miliar guna menaikkan kapasitas dari renewable energi itu hingga 8,2 gigawatt. Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi melalui keterangan tertulis, Kamis (5/9).
Ia mengatakan peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada 2025 begitu sulit karena memerlukan investasi yang sangat besar. Beberapa sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaanya mencukupi bahkan melimpah adalah solar atau tenaga surya (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan panas bumi (23 GW).
Baca juga : Komisi VII DPR: Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Ekspor Listrik EBT ke Singapura
Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, pihaknya sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.
"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW. Sekarang, yang sudah termanfaatkan 2,6 GW atau 11% sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," tutur Eniya.
Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berencana menawarkan 5 wilayah kerja panas bumi pada 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) dan Cubadak - Panti (+-30 MW) dan 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di Telaga Ranu (+-85 MW) dan Wapsalit (+-46 MW). "Kami berharap 5 lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," pungkas Eniya. (Z-11)
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dinilai berpotensi menghambat momentum Indonesia dalam merealisasikan transisi energi.
Penelitian dan pilot project perlu digencarkan untuk menyesuaikan algoritma machine learning dengan kondisi geologi Indonesia.
Seluruh sumber energi untuk menghasilkan hidrogen masih berkaitan dengan bawah permukaan bumi .Geofisika menjadi salah satu disiplin ilmu yang dapat mengidentifikasinya.
PERUSAHAAN tambang Mitrabara Adiperdana memperluas kegiatan usaha di bidang energi baru terbarukan, industri agro, infrastruktur, dan jasa pertambangan.
Selain fasilitas perpajakan, APBN juga dialokasikan ke berbagai kementerian/lembaga untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Indonesia dan Swiss berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama dalam pengembangan energi bersih melalui PLTA berkelanjutan.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
GUBERNUR Sumsel Herman Deru melakukan penyalaan sambungan listrik untuk lima desa di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Selasa (15/4) siang.
Penting sinergi dan kolaborasi guna mendukung cita-cita swasembada energi yang telah dicanangkan pemerintah. Ini membuka peluang usaha baru demi kemajuan sektor ketenagalistrikan.
Diharapkan agar peraturan presiden (perpres) yang mengatur tipping fee dan insinerator segera diterbitkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved