Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (27/8), bertemu dengan lima mantan Menko Perekonomian di Gedung AA Maramis, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Airlangga mengatakan pertemuan itu digelar khusus untuk membahas dukungan bagi kelompok masyarakat kelas menengah.
"Pertama, tadi disampaikan kelas menengah adalah motor utama pergerak ekonomi dan kelas menengah kita ini sekitar 17% dan juga expiring middle class juga mendekati 50%. Tentu pada waktu sebelum covid angkanya sedikit lebih tinggi. Ini karena ada effect dari covid. Ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya," ujarnya usai pertemuan tersebut.
Ia menyebut arakteristik kelas memengah adalah terkait dengan pola konsumsi. Kelas menengah memiliki pengeluaran terbesar di sektor makanan dan minuman, perumahan, kesehatan, pendidikan hingga hiburan atau sektor jasa.
Baca juga : 5 Mantan Menko Perekonomian Temui Airlangga Hartarto, Ini yang Dibahas
Menurutnya, perumahan menjadi prioritas karena merupakan salah satu pengeluaran kedua terbesar. Dan terkait perumahan, kata dia, pemerintah memiliki perhatian khusus lewat berbagai program.
"Kelas menengah punya peran strategis mendukung perekonomian terutama tentu tidak hanya berkontribusi pada enterpreunership atau pun kewirausahaan tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Dan tentu investasi menjadi penting, investasi yang positif dan ini tentu akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia emas di 2045," imbuhnya.
Oleh karena itu, untuk menjaga kelas menengah pemerintah perlu mendorong perekonomian yang stabil. Hal itu bisa mendorong kelas menengah terus tumbuh dan mengurangi mereka yang exparing minddle class ataupun penurunan dari middle class itu sendiri.
Baca juga : Menko Airlangga Dorong Implementasi Transformasi Digital Perdagangan Internasional
Pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, pembayaran iuran untuk kesehatan, kredit usaha rakyat dan juga berbagai program yang bisa menahan jumlah kelas menengah.
"Khusus insentif pajak, atas perintah Bapak Presiden dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan, di mana insentif untuk sektor PPNDTP akan diberikan sebesar 100% ini sampai bulan Desember 2024. Di mana PMK-nya akan disiapkan ibu Menkeu," kata Airlangga.
"Selain itu Pemerintah juga mendorong FLPP, di mana masyarakat berpenghasilan rendah FLPP ini dari semua target sebesar 166 ribu unit ditingkatkan menjadi 200 ribu unit. Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti 1 September bisa mendorong kemampuan dari kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi dan perumahan," tutupnya.
Adapun, kelima mantan Menko Perekonomian yang hadir adalah Dorodjatun Kuntjoro-Jakti periode 2021-2004, Aburizal Bakrie periode 2004-2005, Sri Mulyani periode Mei -Agustus 2008, Chairul Tanjung periode Mei-Oktober 2014 dan Darmin Nasution periode 2014-2019. Selain itu, hadir pula Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wamen Kemenkeu 1 Suahasil Nazara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani dan perwakilan pejabat dari sejumlah lembaga. (Z-11)
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved