Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (27/8), bertemu dengan lima mantan Menko Perekonomian di Gedung AA Maramis, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Airlangga mengatakan pertemuan itu digelar khusus untuk membahas dukungan bagi kelompok masyarakat kelas menengah.
"Pertama, tadi disampaikan kelas menengah adalah motor utama pergerak ekonomi dan kelas menengah kita ini sekitar 17% dan juga expiring middle class juga mendekati 50%. Tentu pada waktu sebelum covid angkanya sedikit lebih tinggi. Ini karena ada effect dari covid. Ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya," ujarnya usai pertemuan tersebut.
Ia menyebut arakteristik kelas memengah adalah terkait dengan pola konsumsi. Kelas menengah memiliki pengeluaran terbesar di sektor makanan dan minuman, perumahan, kesehatan, pendidikan hingga hiburan atau sektor jasa.
Baca juga : 5 Mantan Menko Perekonomian Temui Airlangga Hartarto, Ini yang Dibahas
Menurutnya, perumahan menjadi prioritas karena merupakan salah satu pengeluaran kedua terbesar. Dan terkait perumahan, kata dia, pemerintah memiliki perhatian khusus lewat berbagai program.
"Kelas menengah punya peran strategis mendukung perekonomian terutama tentu tidak hanya berkontribusi pada enterpreunership atau pun kewirausahaan tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Dan tentu investasi menjadi penting, investasi yang positif dan ini tentu akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia emas di 2045," imbuhnya.
Oleh karena itu, untuk menjaga kelas menengah pemerintah perlu mendorong perekonomian yang stabil. Hal itu bisa mendorong kelas menengah terus tumbuh dan mengurangi mereka yang exparing minddle class ataupun penurunan dari middle class itu sendiri.
Baca juga : Menko Airlangga Dorong Implementasi Transformasi Digital Perdagangan Internasional
Pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, pembayaran iuran untuk kesehatan, kredit usaha rakyat dan juga berbagai program yang bisa menahan jumlah kelas menengah.
"Khusus insentif pajak, atas perintah Bapak Presiden dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan, di mana insentif untuk sektor PPNDTP akan diberikan sebesar 100% ini sampai bulan Desember 2024. Di mana PMK-nya akan disiapkan ibu Menkeu," kata Airlangga.
"Selain itu Pemerintah juga mendorong FLPP, di mana masyarakat berpenghasilan rendah FLPP ini dari semua target sebesar 166 ribu unit ditingkatkan menjadi 200 ribu unit. Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti 1 September bisa mendorong kemampuan dari kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi dan perumahan," tutupnya.
Adapun, kelima mantan Menko Perekonomian yang hadir adalah Dorodjatun Kuntjoro-Jakti periode 2021-2004, Aburizal Bakrie periode 2004-2005, Sri Mulyani periode Mei -Agustus 2008, Chairul Tanjung periode Mei-Oktober 2014 dan Darmin Nasution periode 2014-2019. Selain itu, hadir pula Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wamen Kemenkeu 1 Suahasil Nazara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani dan perwakilan pejabat dari sejumlah lembaga. (Z-11)
Tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan
Kredit Usaha Rakyat untuk Produktivitas Masyarakat dan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dengan eksistensi yang semakin disegani, Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tidak bnisa diabaikan untuk turut menavigasi perekonomian dunia.
Ekonomi Tumbuh, Indonesia Maju, Keluarga Sejahtera
Menhub menjelaskan, terkait dengan syarat STRP bagi para pengemudi ojol tidak akan mempersulit para pengemudi ojol karena telah dibuat secara kolektif oleh masing-masing aplikator ojol.
Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginisiasi hampir 5 juta buruh yang tersebar di 15 ribu pabrik di Indonesia.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved