Dugaan Demurrage Beras Bulog Terindikasi Kecurangan Alur Administratif

KOORDINATOR Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail meyakini dugaan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294, 5 miliar disebabkan oleh adanya kecurangan alur adminstrasi dan kewenangan yang dilakukan Perum Bulog.

Keyakinan Ais, sapaanya, didasari oleh klaim Dirut Perum Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras namun menyisahkan dugaan skandal demurrage atau denda impor beras dengan nilai Rp 294,5 miliar.

“Kasus demurrage beras itu mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan di perusahaan Bulog lewat alur administratif berikut kewenangan yang menyertainya,” kata Ais, Jumat (26/7).

Baca juga : Soal Dugaan Demurrage Beras Bulog, Oligarki Dinilai Kendalikan Sistem Impor

Ais menambahkan, munculnya dugaan skandal demurrage atau denda impor beras dengan nilai Rp 294,5 miliar juga disebabkan lantaran sistem anti fraud yang membentengi Perum Bulog sudah tidak berfungsi.

“Sehingga ada pihak tertentu yang leluasa memanfaatkannya,” papar Ais.

Ais mencurigai adanya kerjasama pihak eksternal dan internal yang berkolaborasi untuk mencari keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian negara  sebesar Rp 294,5 miliar akibat demurrage tersebut.

Baca juga : Dugaan Demurrage Beras Impor Bulog, Pakar Duga ada Mekanisme yang Salah

“Adanya dampak kerugian dari  fraud lewat alur itu harus segera ditindak lanjuti melalui perbaikan sistem tatakelola dan penegakan hukumnya,” ungkap praktisi BUMN ini.

Dengan kondisi demikian, Ais menekankan, perlunya evaluasi alur importasi beras secara total dengan menutup celah-celah potensi fraud dan korupsi.

“Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta integritas utamanya di kalangan pegawai Bulog,” pungkas Ais. (Nov)