Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENJABAT (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mendorong perusahaan Tiongkok untuk membangun pabrik biodiesel di Kalimantan Timur. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Huangshan, Provinsi Anhui, Tiongkok.
Akmal menjajaki peluang kerja sama maupun investasi dengan perusahaan di Provinsi Anhui, sebagai bagian dari program Kerja Sama Sister-Province (Kaltim-Anhui).
Akmal bertemu dengan jajaran Petroleum LR, yang merupakan perusahaan pengimpor minyak kelapa sawit, dan sudah berkunjung pada Mei 2024 lalu ke Benua Etam terkait potensi kelapa sawit.
Baca juga : Perusahaan Tiongkok Siap Investasi Rp13 Triliun di Kalimantan Timur
Dalam audiensi tersebut, Petroleum LR yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Anhui, menyampaikan kebutuhan crude palm oil (CPO) yang diinginkan pada tahap awal adalah sebesar 5.000 ton/bulan. Selanjutnya, jika dapat memenuhi kuota maka jumlah yang diinginkan adalah sebesar 30.000 ton/bulan.
Akmal menyambut baik rencana ekspor minyak kelapa sawit dan mengarahkan agar Petroleum LR dapat mengembangkan usahanya untuk melakukan hilirisasi produk kelapa sawit menjadi beberapa produk turunan.
*“Kaltim memiliki lahan seluas 1,5 juta hektare kebun kelapa sawit dan sebanyak 106 Pabrik serta produksi pada tahun 2024 mencapai 4,59 juta ton CPO dan TBS 19,8 juta ton, dengan ekspor terbesar ke Tiongkok dan India. Bila ingin menjajaki ekspor sawit, maka akan difasilitasi dengan pengusaha Kaltim yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 112 perusahaan sawit,” kata Akmal, melalui keterangannya, Kamis (20/6).
Baca juga : Netizen Keluhkan Susah Sinyal di Kawasan IKN
Salah satu peluang bisnis produk turunan kelapa sawit adalah pabrik biodiesel, serta produk turunan dari kelapa sawit lainnya, di mana keuntungan yang didapat jauh lebih besar dari sekedar ekspor kelapa sawit.
“Saat ini pabrik-pabrik telah memiliki pembeli, silahkan untuk mengajukan proposal untuk pembelian jangka panjang dengan skema yang diinginkan, nanti akan dilihat bagaimana dapat memenuhi kebutuhan 30.000 ton/bulan dan untuk melihat kelanjutan bisnisnya, jika semakin banyak volumenya maka akan semakin murah harganya,” jelasnya.
Manajer Umum Shandong Liaohe Huijin Petroleum Sales Co., Ltd, Zhou Qiang, mengungkapkan, tahapan selanjutnya dalam pengembangan bisnisnya adalah membangun pabrik di Kalimantan Timur sekaligus akan membangun pelabuhan atau dermaga sendiri. Saat ini juga sedang melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka terkait pengembangan kelapa sawit.
“Buah-buahan tropis seperti durian menjadi daya tarik juga saat kunjungan ke Kaltim, pangsa pasar sangat besar sekali dimana selama ini pasokan ke China hanya didominasi oleh Malaysia dan Thailand sehingga untuk pengembangan bisnis buah tropis akan menjadi pilihan berikutnya,” ujar Zhou Qiang. (Z-8)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved