Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Sebagai produsen migas terbesar di Tanah Air, keberadaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku pengelola Blok Rokan, tidak hanya menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, juga berperan penting dalam mendorong dan menggerakkan perekonomian lokal. Demikian disampaikan pengamat ekonomi bisnis Universitas Riau, Dahlan Tampubolon.
“Peran PHR sangat besar bagi ekonomi Riau,” kata Dahlan kepada media, hari ini.
Terkait Participating Interest (PI) 10 persen misalnya, Dahlan membenarkan bahwa PHR sudah menyerahkan kepada Pemprov Riau melalui PT Riau Petrolium Rokan (RPR) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Desember 2023.
Penyerahan Participating Interest 10 persen dari PHR tersebut, disebut Dahlan bisa meningkatkan kapasitas PT Riau Petrolium Rokan (RPR) sebagai BUMD. “Ke depan, aktivitas PT RPR tentu akan memberikan PAD kepada Provinsi Riau. Begitu juga soal aset, juga akan bertambah karena termasuk aset Pemrpov Riau,’ kata Dahlan.
Baca juga : Chevron Pamit dari Blok Rokan Riau
Dahlan mengatakan, secara tidak langsung PHR memang turut menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal. Misalnya saja, seperti munculnya bisnis penginapan untuk pekerja, hotel, warung makan, laundry hingga transportasi pegawai PHR.
Memang, lanjutnya, berbagai sektor tadi tidak termasuk ke dalam produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor migas. “Tetapi kalau sektor itu mendapat kendala, maka banyak usaha masyarakat yang juga terganggu,” kata dia.
“Sektor lain pendukung usaha perminyakan kan banyak, dan itu tidak bisa kita hilangkan. Di situlah peran PHR bagi ekonomi Riau,” kata Dahlan.
Baca juga : Peran Penting Dua Pertiwi Pertamina Dukung Ketahanan Energi Lewat MNK Blok Rokan
Karena pengaruhnya yang tidak langsung itulah, lanjut Dahlan, dengan meningkatnya kinerja saat ini maka PHR turut menjaga pertumbuhan ekonomi Riau.
Tidak hanya itu. Dahlan juga menyebut program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR yang tergolong besar dan bervariasi. Bukan hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan sebagainya.
“Dibandingkan pengelola sebelumnya, TJSL PHR salah satu yang terbesar. Karena PHR daerah yang dilalui pipanya juga luas sampai ke daerah pengolahan di Dumai. Jadi mana saja daerah yang dilalui pipa, maka akan ada upaya TJSL PHR,” jelas Dahlan.
Kesuksesan Pertamina melalui PHR dalam mengelola Blok Rokan, memang menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan Presiden Joko Widodo, berencana meninjau langsung kondisi terkini di sumur minyak terbesar Indonesia tersebut. Presiden Jokowi menyebut, hal ini dilakukannya untuk mengecek kondisi terkini Blok Rokan, terutama setelah RI resmi mengelola sumur minyak tertua ini pada 8 Agustus 2021 lalu dari sebelumnya dikelola oleh perusahaan migas Amerika Serikat, Chevron.
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan melaksanakan survei seismik 3 dimensi di sekitar lapangan South Aman, Mindal, dan Asih di Kabupaten Siak, Riau.
Kini, PHR siap memasuki tahap eksekusi proyek CEOR Minas untuk meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan.
PHR berkomitmen melakukan kerja pasti eksplorasi masif dan agresif yang meliputi 11 sumur eksplorasi, 1.000 km2 seismik 3D dan 5 studi geologi dan geofisika (G&G).
Jumlah 162.000 per hari saat ini yang mampu diproduksi oleh Blok Rokan, merupakan 25% dari total produksi minyak Indonesia, yaitu sekitar 600.000 barel per hari.
Jokowi mau mengecek apakah dengan dikelola sendiri hasil pengelolaan lapangan minyak bumi tersebut lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika dikelola oleh Chevron.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik PT Orbit Terminal Merak (OTM), termasuk kilang minyak, dalam kaitannya dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik PT Orbit Terminal Merak yang nantinya bakal disita untuk negara terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang
Belanja modal dari AS yang direncanakan oleh Bahlil berdampingan dengan rencana pemerintah untuk mengimpor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG dari Amerika Serikat.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp900 juta dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.
Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam.
Sejumlah proyek kilang ramah lingkungan sedang berjalan, termasuk pengembangan kilang Cilacap Tahap 2 yang diproyeksikan rampung pada 2027.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved