Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
CENTER for Indonesia Policy Studies (CIPS) mempelajari hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah. Ada keanehan yang dijumpai.
"Di situ memang salah satu yang jadi isu ialah akses keuangan. Tapi sebenarnya di sini yang masih perlu kita eksplor ada keanehan pernyataan pemerintah penyerapan KUR triliunan dan biasanya mencapai 80% target. Namun kalau kita ngobrol ke UMKM-UMKM mereka bilang tidak punya akses," kata Chief Executive Officer (CEO) CIPS Anton Rizki Sulaiman saat media visit di Kantor Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat, pada Jumat (23/5).
Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa CIPS menemukan bahwa UMKM-UMKM yang pada akhirnya bisa mendapatkan pinjaman KUR cukup terbatas. "Jadi kan pemberian (KUR) itu sebenarnya mereka boleh tanpa agunan, tetapi kita lihat di beberapa kasus dan cerita, kalau dia mintanya di perbankan masih sering dimintakan agunan sehingga mereka tidak bisa minta juga," ungkapnya.
Baca juga : Program dan Arahan Presiden tidak Berdampak pada Usaha Mikro
Selain itu, hambatan lain sulitnya UMKM mengakses KUR yang berhasil didata oleh CIPS ialah persyaratan yang diminta dari perbankan terlalu rumit.
"Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan perbankan juga. Ini karena KUR keluar dari Kemenkop dan UKM, tetapi yang membuat aturan-aturan pinjaman itu ialah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan," sebut dia.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah menerapkan metode credit scoring dalam pinjaman KUR seperti di India. "Sebenarnya credit scoring itu intinya dia melihat tidak perlu pakai agunan, tetapi melihat dari performance bisnisnya (UMKM)," jelas Anton.
Baca juga : Pertumbuhan Kredit Melambat, Perbankan Masih Yakin Capai Target?
Ia menuturkan bahwa permasalahan yang ada di UMKM ialah tingkat kompetitif mereka masih rendah. "Itu jadi seperti lingkaran setan, karena supaya kompetitif mereka perlu investasi. Mereka juga kesulitan untuk digital talent. Mereka harus bisa bersaing di digital seperti sosial media," ujarnya.
Sementara itu, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan akses KUR untuk UMKM menggunakan credit scoring. Dengan credit scoring, diharapkan bank penyalur meminjamkan kepada UMKM tanpa agunan.
"Credit scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit. Hal ini bukan merupakan hal baru di bidang perkreditan," ucap Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM, Yulius.
Pemanfaatan credit scoring, sambung dia, merupakan suatu langkah pemerintah dalam meningkatkan penyaluran KUR tanpa agunan tambahan dengan tujuan membantu pertumbuhan UMKM. "Pemanfaatan credit scoring dengan adanya keterbatasan akses ke sistem perbankan bagi UMKM. Model credit scoring memanfaatkan data dari biro kredit contohnya SLIK OJK, Pefindo, CLIK, CBI, dan sumber data alternatif lain," imbuh Yulius. (Z-2)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp83,88 triliun hingga akhir triwulan II-2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara dengan 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan.
KUR BRI 2025 menawarkan bunga 6% per tahun, plafon hingga Rp 500 juta, tenor 60 bulan, tanpa agunan, dan proses pengajuan mudah untuk UMKM.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
BRI sepanjang Januari - Mei 2025, menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp69,8 triliun kepada 8,29 juta pelaku UMKM hingga Mei 2025, sebagai wujud komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved