Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANTARA program-program pemerintah dan arahan dari Presiden untuk mengembangkan UMKM serta implementasinya di lapangan bak jauh panggang dari api. Implementasinya tidak terlalu berdampak kepada UMKM, khususnya mikro.
Itu juga menjadi penyebab kredit usaha rakyat (KUR) tidak terserap banyak. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesa (Akumandiri) Hermawati Setyorinny.
Persyaratan dari perbankan tidak mudah. Salah satunya ialah pelaku usaha mikro harus memenuhi lulus Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Baca juga : Bjb Mesra, Skema Pinjaman Tanpa Bunga untuk Usaha Mikro
"Persyaratan dan analisa (kredit) di perbankan juga tidak seragam. Tidak ada badan pengawas khusus untuk mengawasi program-program yang dijalankan pemerintah yang memang harus terimplementasi di bawah," kata Hermawati, dihubungi Kamis (7/3).
Misalnya, seharusnya tidak wajib ada Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan sebagainya. Namun ada beberapa bank yang tetap menginginkan ada NIB.
Padahal aturannya cukup keterangan usaha dari kepala desa. Ditambah lagi soal NPWP belum terdengar ramah di UMKM. "Jadi banyak hal yang tidak bisa UMKM mendapatkan fasilitas kredit," kata Hermawati.
Hambatan tersebut ditambah dengan keterbatasan ketersediaan bahan baku dan kenaikan harga yang terus menerus, mulai dari minyak hingga beras. Menurutnya, pada aturan pemerintah terkait penyaluran kredit UMKM dan mikro, seharusnya ada pakem yang harus dijalankan oleh perbankan.
Dia mengakui pada perbankan ada bentuk kekhawatiran dan kehati-hatian atau mitigasi risiko. "Sebenarnya negara sudah mem-back up dengan kerja sama tiga kementerian dan lembaga penjamin kredit. Kalau terjadi masalah dengan UMKM, otomatis negara akan memberikan jaminan kredit bahwa 70% akan dilunasi oleh negara," kata Hermawati. (Z-2)
Jumlah tersebut turun pada 2021 dan 2022. Kemudian, pada 2023 kembali naik dan pada 2024 tercatat ada 77.965 orang yang terkena PHK.
Ketika memulai usaha, penting untuk memilih jenis usaha atau produk yang telah jelas konsumennya.
PENGEPUL minyak jelantah yang tergabung dalam Gabungan Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (GPMJI) menggeruduk kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Pengembangan kompetensi mahasiswa melalui Program Magang dan Studi/Proyek Independen Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bisa meningkatkan daya saing bangsa.
Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Beberapa orang menikmati hobi sebagai bentuk hiburan, sementara yang lain melihat peluang untuk mengubah hobi tersebut menjadi bisnis
BRI terus melakukan berbagai terobosan untuk mendukung pelaku usaha di Indonesia. Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan adalah QLola.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp83,88 triliun hingga akhir triwulan II-2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara dengan 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved