Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) produksi ditambah. Hal itu disampaikan setelah realisasi KUR di sektor produksi bisa mencapai 60,3%. Adapun target penyaluran KUR pada 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun.
“Alokasi dana KUR yang kurang lebih Rp300 triliun tersebut 60,3% sudah teralokasi untuk sektor produksi,” kata Maman dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang diselenggarakan PT HM Sampoerna di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (22/8).
Maman menyampaikan usulan KUR untuk produksi tersebut langsung di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam acara yang sama.
“Apabila sampai nanti di akhir tahun kita konsisten sudah bisa menyalurkan kurang lebih 60%, saya pikir, Pak Menko, mohon izin mungkin sudah boleh target pengalokasian KUR produksinya kita naikkan di angka 63% atau 65%. Jadi supaya ini bisa menjadi tantangan juga buat kita semua. Setuju Pak ya?” kata Maman.
Penambahan alokasi dana KUR ke sektor produksi diyakini menimbulkan multiplier effect yang besar, antara lain terhadap penyerapan tenaga kerja, dampak ekonomi, dan lain sebagainya.
“Maka dari itu saya pikir ini bisa menjadi bahan catatan kita untuk kita pikirkan. Kita lihat nanti sampai akhir tahun,” ujarnya.
Maman juga memastikan pendistribusian KUR dievaluasi. Tujuannya agar pembiayaan tetap terjaga dan target realisasi KUR produksinya terus meningkat.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung peningkatan KUR sektor produksi. Ia pun setuju jika alokasinya ditambah.
“Saya setuju saja, Pak Maman. Jadi kuotanya ditambah. Sebetulnya kuotanya itu limitnya tidak terbatas. Selama itu bisa dimanfaatkan,” ujar Airlangga.
“Kemarin bahkan kita tambahkan yang investasi jangka panjang untuk di sektor industri sampai Rp20 triliun. Mungkin Pak Maman bisa dorong yang industri padat karya, termasuk makanan minuman,” imbuhnya.(H-4)
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
NAMA Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman belakangan disorot publik usai surat katebelece berkop Kementerian UMKM.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menghargai pendapat semua masyarakat, dan tidak merasa yang mendiskreditkan dirinya salah ataupun benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved