Pemerintah Dituntut Perhatikan Aspek Sosial Ekonomi

Aspek sosial ekonomi dinilai menjadi poin penting dalam pencapaian agenda pembangunan nasional. Itu diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, maka perbaikan pada aspek sosial ekonomi perlu menjadi perhatian tersendiri pemerintah," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Senin (20/5).

Aspek sosial ekonomi yang paling utama ialah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Kendati angka kemiskinan tampak mengalami penurunan pascapandemi covid-19, Yusuf menilai jumlah penduduk miskin masih dapat ditekan lebih jauh.

Baca juga : BPS Sebut Kemiskinan Ekstrem di OKU Timur sudah 0 Persen

Pengurangan jumlah penduduk miskin juga perlu diimbangi dengan mempersempit ketimpangan. Pasalnya angka ketimpangan di Indonesia masih cukup besar, utamanya jika dilihat berdasarkan wilayah atau daerah.

"Untuk mendorong angka ketimpangan yang lebih rendah selain dengan menggunakan pendekatan konservatif seperti redistribusi pajak, juga perlu dilakukan dengan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas pada kelompok masyarakat," kata Yusuf.

Dia menilai pemerintah bisa mendorong angkatan kerja saat ini untuk masuk ke dalan lapangan usaha formal. Itu mestinya menjadi strategi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika itu dilakukan, pertumbuhan yang inklusif bukan sekadar jargon.

Baca juga : Investasi Cerdas pada Pemberdayaan Perempuan Dorong Ekonomi Tumbuh

Sedangkan untuk jangka panjang, kualitas sumber daya manusia perlu dijadikan indikator keberhasilan ke depan. Itu terutama berkaitan dengan kualitas tingkat pendidikan sedari yang paling rendah seperti pendidikan anak usia dini (Paud).

"Inklusivitas juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, desain dari kebijakan fiskal dan level daerah berusaha itu penting terutama dalam membantu pemerintah pusat menurunkan angka ketimpangan pembangunan antar satu daerah dengan daerah yang lain," jelas Yusuf.

Adapun secara umum, ia menilai asumsi makro yang disusun pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 tak berbeda jauh dengan apa yang ada di 2024. Tantangan besarnya pun masih sama, yakni mencapai asumsi yang telah dibuat.

Baca juga : Butuh Proses Panjang untuk Bebaskan Indonesia dari Kemiskinan

"Apakah target pertumbuhan ekonomi di batas atas 5,5% itu bisa dilakukan di periode masa transisi pemerintahan. Tentu kalau kita mengikuti pemerintah terpilih menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi namun untuk sampai ke sana diperlukan proses dan waktu sehingga peluang untuk terbatasnya batas atas ruang target pertemuan ekonomi itu bisa kembali terjadi di tahun depan," tutur Yusuf.

Menurutnya, indikator pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting karena itu juga akan memengaruhi indikator yang disusun dalam APBN tahun depan, termasuk di dalamnya indikator belanja dan juga indikator penerimaan negara.

Pertumbuhan ekonomi juga akan ditentukan seberapa mampu pemerintah dalam menstimulasi pos-pos yang dinilai menjadi sumber pertumbuhan. Misal, untuk PDB yang dilihat dari sisi permintaan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun depan.

Itu menurutnya tak akan mudah lantaran beberapa indikator pertumbuhan di tahun ini sebenarnya sempat mengalami perlambatan. Di lain sisi, masalah seperti keterbatasan insentif untuk kelas menengah juga akan menjadi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

"Harapan tentu ada pada investasi yang merupakan penyumbang dan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga, tren investasi di beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan dan itu yang kemudian perlu dipertahankan, terutama dalam konteks mengejar target pertumbuhan ekonomi," pungkas Yusuf. (Z-11)