Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
IKATAN Keluarga Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro (Undip) menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar sosialisasi sertifikat elektronik.
Dalam sosialisasi yang digelar di Jakarta, Kamis (2/5) itu, Ketua Umum Ikanot Undip Otty Hari Chandra Ubayani menyampaikan penerapan kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
"Karena itu, sosialisasi kebijakan sertifikat elektronik diperlukan kepada insan notaris dan PPATK serta masyarakat luas," ucap Otty.
Menurut dia, program sosialisasi diperlukan untuk membantu pemerintah menyosialisasikan sertifikat digital. Sebab, Sosialisasi itu sangat penting dilakukan untuk masyarakat.
Baca juga : Presiden Jokowi akan Serahkan Lebih dari 10 Ribu Sertipikat Tanah Elektronik di Banyuwangi
"Apalagi, program sertifikat elektronik ini memudahkan sekaligus dapat memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah di Indonesia, terutama jika terjadi bencana alam seperti tsunami di Aceh. Ketika sertifikat fisik berpotensi rusak atau hilang, sertifikat digital masih tetap aman," jelas Otty.
Sekjen Kementerian ATR/BPN Situs Windayana mengapresiasi inisiatif Ikanot dalam melakukan sosialisasi sertifikat elektronik. Apalagi, kebijakan sertifikat elektronik ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian ATR/BPN dalam melakukan reformasi, khususnya dalam pelayanan digital.
"Presiden Jokowi sangat antusias pada program sertifikat elektronik. Ia menyampaikan reformasi harus dilakukan, termasuk ATR/BPN melalui program Dilan atau digital melayani," ujarnya.
Untuk itu, terkait implementasi regulasi sertifikat elektronik, pihaknya telah melakukan studi dan uji coba, terkait dengan keamanan dari sertifikasi digital.
"Kami siapkan infrastruktur pendukung dan sudah terbentuk dengan baik. Kami berharap dan optimistis nantinya sertifikat elektronik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan dokumen kepemilikan tanah di seluruh wilayah Indonesia," ucap Situs. (H-2)
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Presiden Joko Widodo, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan menyerahkan 10.323 Sertipikat Tanah Elektronik
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena dinilai tidak jelas dan saling bertentangan.
Pelatihan ini diharapkan mampu mencetak notaris yang mampu mendukung ekosistem pasar modal Indonesia yang akuntabel, profesional, dan berdaya saing.
Setelah lulus UKEN, seorang calon notaris dapat diangkat dan mengambil sumpah jabatan sebagai notaris.
Pelantikan dan pengangkatan Prof Ariawan Gunadi sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris dilakukan Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif.
Kedua gugatan tersebut membahas keberatan INI Kongres Tangerang atas keputusan Menteri Hukum
Terdapat dua kelompok pelaku yang saat ini dalam penanganan, yaitu terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan, dan pertolongan jahat atau penadahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved