Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik, Airlangga Berbincang Hangat dengan Tony Blair

SEBAGAI salah satu pilar dalam strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, keuangan inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat terus digencarkan oleh pemerintah dengan meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ke Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas upaya dalam mendorong tingkat inklusivitas keuangan tersebut, salah satunya melalui digitalisasi.

Dengan mempertimbangkan kecukupan resources yang dimiliki oleh Tony Blair Institute (TBI) diharapkan dapat mendukung upaya digitalisasi tersebut. “Kita ingin mendorong agar digitalisasi sifatnya inklusif jadi tentu kita bicara mengenai infrastruktur digital mengenai data center, regulasi Artificial Intelligent (AI), hingga cyber security,” ungkap Airlangga.

Baca juga : OJK: Sektor Jasa Keuangan Siap Memitigasi Dampak Konflik di Timur Tengah

Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa keduanya juga membahas seputar transisi energi, terutama terkait Just Energy Transition Partnership (JETPI), Asia Zero Emission Community (AZEC), hingga upaya merealisasikan transisi energi salah satunya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipersiapkan sebesar 1,2 GigaWatt.

Selanjutnya, Airlangga dan Blair juga turut membahas isu geopolitik yang saat ini sedang mencuat di tengah ketidakpastian global lainnya. Konflik di kawasan Timur Tengah yang terjadi saat ini tentu menjadi permasalahan yang tidak diinginkan oleh berbagai negara, sehingga lebih memilih untuk menahan diri.

Bagi kepentingan Indonesia sendiri, stabilitas geopolitik diharapkan akan kian kondusif agar dapat memberikan dampak yang lebih baik terutama bagi kondisi perekonomian nasional. 

“Pertama tentu kita harus jaga kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan damai, sehingga jika kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan bebas konflik maka pertumbuhan ekonomi bisa kita dorong. Ke depan, kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu kawasan yang menjadi perhatian dunia, sehingga tentu di antara kawasan Indo-Pasifik posisi Indonesia sangat strategis, dan untuk itu Tony Blair Institute siap membantu,” pungkas Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Dida Gardera, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manansang dan Raden Pardede. (RO/Z-6)