Industri Bioenergi RI Dipukul Diskriminasi Ekspor Eropa hingga Kampanye Negatif

PELAKSANA tugas (Plt) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menyampaikan perkembangan industri bioenergi Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dihadapi industri tersebut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari eksternal, Indonesia mendapat diskriminasi ekspor produk biodiesel sawit Indonesia dan kampanye negatif dari Uni Eropa (UE).

Secara umum, bioenergi menghasilkan tiga jenis sumber energi, yakni biofuel yang terdiri dari biodiesel, bioetanol, lalu menghasilkan biogas, dan biomassa.

"Tantangan industri bioenergi tidak selalu datang dari dalam negeri, namun juga dari pasar global. Seperti contoh dari Uni Eropa. Dengan berbagai cara mencoba mendiskriminasikan produk biofuel Indonesia," ujarnya dalam Seminar Tantangan Industri Bioenergi secara daring, Selasa (27/2).

Baca juga : Transisi Energi Butuh Biaya Besar, Eksekusi Program JETP di ASEAN Jadi Solusi

Jisman menjelaskan langkah yang dilakukan UE antara lain menerapkan kebijakan renewable energy directives (RED) atau pengaturan tentang pembatasan konsumsi minyak kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Lalu, UE menetapkan bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk produk biodiesel dari Indonesia. Kemudian, diberlakukannya

EU Deforestation-Free Regulation (EUDR), yang memuat pelarangan masuknya tujuh produk komoditas yang dinilai menyebabkan deforestasi. Akibat aturan itu, mulai 2025 nanti, sejumlah komoditas di Indonesia yang akan terdampak dari EUDR, antara lain minyak sawit, karet, kakao, kayu dan kopi, diwajibkan ikut uji tuntas (due diligence) ketertelusuran (traceability).

Jisman menerangkan, dengan upaya diskriminasi tersebut menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke UE anjlok signifikan di tahun lalu.

Baca juga : Bauran EBT 2023 Meleset dari Target, Cuma 13,1%

"Berbagai tantangan tersebut telah menurunkan ekspor biodiesel kita hingga 70%," tegasnya.

Selain itu, Uni Eropa juga menyerang produk minyak sawit Indonesia dengan kampanye negatif. Minyak sawit diketahui memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi atau sebagai bahan bakar minyak cair.

"Tidak semua masyarakat menerima bionergi dengan baik, karena ada kekhawatiran dampak lingkungan seperti penggunaan lahan yang berpotensi merusak ekosistem, memengaruhi keanekaragaman hayati atau biodiversity, dan masalah keberlanjutan," tutur Jisman.

Baca juga : Ancaman EUDR, CPOPC Upayakan Usaha Petani Kecil tak Terdegradasi

Di dalam negeri, tantangan yang dihadapi industri bioenergi mengenai biaya produksi sektor tersebut yang seringkali lebih tinggi dibandingkan pemakaian bahan bakar fosil, lalu adanya keterbatasan insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah, serta keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi dari sumber bioenergi.

"Tantangan yang cukup kompleks ini memerlukan pendekatan yang terpadu dan solusi yang inovatif untuk mengatasi hambatan tersebut," kata Jisman.

Jisman kemudian mengungkapkan komoditas bioenergi berhasil memberikan sumbangsih 7,7% dari kontribusi energi terbarukan di Indonesia yang mencapai 13,2% dari total bauran energi nasional.

Baca juga : Pemerintah Berkukuh Hilangkan Diskriminasi Kelapa Sawit

"Bauran energi baru terbarukan (EBT) kita 13,2%, peran bioenergi ada 7,7% atau sekitar 60% dari total bauran energi. Ini menunjukkan besarnya peran bioenergi untuk EBT nasional," sebutnya.

Sepanjang tahun lalu, pemanfaatan biodiesel untuk memenuhi pasar domestik mencapai sebesar 12,3 juta kiloliter (KL). Pelaksanaan mandatori pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel di 2023 berhasil menghemat devisa negara hingga Rp122 triliun.

(Z-9)