Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Momen Pemilu dan Pemberian Bantuan Pangan Bikin Kenaikan Harga, Kok Bisa?

Naufal Zuhdi
13/2/2024 18:30
Momen Pemilu dan Pemberian Bantuan Pangan Bikin Kenaikan Harga, Kok Bisa?
Penyaluran bantuan beras di Malang, JawaTimur(MI/Bagus Suryo)

MELANSIR panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), satu hari menjelang waktu Pemilihan Umum (Pemilu), mayoritas harga pangan mengalami kenaikan di rata-rata wilayah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti melihat naiknya harga pangan disebabkan oleh momen Pemilu. 

Pemilu menjadi momen banyak caleg ataupun orang-orang yang berkelut di bidang politik mencoba untuk meraih hati masyarakat melalui pemberian bantuan pangan.

Baca juga : Tatkala Influencer Ragu Harus Pilih Capres Nomor Berapa

"Ini membuat permintaan terhadap bantuan pangan naik drastis. Sehingga karena permintaannya naik, sementara pasokan bahan pangan di lapangan kurang," kata Esther saat dihubungi pada Selasa (13/2).

Pasokan pangan yang kurang, ucap Esther, tidak lain penyebabnya adalah karena saat ini masih belum dilakukannya panen serentak.

"Di beberapa daerah sih sudah panen, tetapi masih belum mencapai masa puncak panen yang diprediksi akhir Maret," ujar dia.

Baca juga : 60% Pemilih Pemilu 2024 Pragmatis, Tidak Bisa Bedakan Sumbangan dengan Politik Uang

Lebih lanjut, Esther menyebut pemberian bansos atau bantuan sosial yang tinggi membuat harga bahan pangan naik karena dua sisi, yaitu suplai yang kurang dan permintaan yang naik.

"Artinya kondisi ini kalau tidak dijaga ini akan berakibat terus merangkak naik harganya, karena kita akan menghadapi puasa dan lebaran ditambah perilaku para politisi yang menyuap. Harusnya pemerintah antisipasi itu," ujarnya.

Walaupun saat ini pemerintah sudah melakukan antisipasi melalui impor beras, Esther menilai saat ini pasokan beras masih kurang.

Baca juga : Pakar Hukum Kepemiluan: Masih Marak Caleg Perempuan Kedepankan Narasi Sexism

"Karena mungkin anggapannya jadi pemerintah itu menganggap bahwa konsumsinya normal saja, misal 1 bulan 2,5 juta ton. Tapi harus dilihat para politisi ini suka memberikan bantuan untuk bisa meraih voter yang lebih banyak. Pemerintah saya rasa dalam hal ini gagal untuk mengendalikan harga beras karena harusnya pemerintah bisa memprediksi fenomena tersebut tapi sekarang pasokannya pun masih kurang," tandasnya. (Z-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya