Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MELANSIR panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), satu hari menjelang waktu Pemilihan Umum (Pemilu), mayoritas harga pangan mengalami kenaikan di rata-rata wilayah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti melihat naiknya harga pangan disebabkan oleh momen Pemilu.
Pemilu menjadi momen banyak caleg ataupun orang-orang yang berkelut di bidang politik mencoba untuk meraih hati masyarakat melalui pemberian bantuan pangan.
Baca juga : Tatkala Influencer Ragu Harus Pilih Capres Nomor Berapa
"Ini membuat permintaan terhadap bantuan pangan naik drastis. Sehingga karena permintaannya naik, sementara pasokan bahan pangan di lapangan kurang," kata Esther saat dihubungi pada Selasa (13/2).
Pasokan pangan yang kurang, ucap Esther, tidak lain penyebabnya adalah karena saat ini masih belum dilakukannya panen serentak.
"Di beberapa daerah sih sudah panen, tetapi masih belum mencapai masa puncak panen yang diprediksi akhir Maret," ujar dia.
Baca juga : 60% Pemilih Pemilu 2024 Pragmatis, Tidak Bisa Bedakan Sumbangan dengan Politik Uang
Lebih lanjut, Esther menyebut pemberian bansos atau bantuan sosial yang tinggi membuat harga bahan pangan naik karena dua sisi, yaitu suplai yang kurang dan permintaan yang naik.
"Artinya kondisi ini kalau tidak dijaga ini akan berakibat terus merangkak naik harganya, karena kita akan menghadapi puasa dan lebaran ditambah perilaku para politisi yang menyuap. Harusnya pemerintah antisipasi itu," ujarnya.
Walaupun saat ini pemerintah sudah melakukan antisipasi melalui impor beras, Esther menilai saat ini pasokan beras masih kurang.
Baca juga : Pakar Hukum Kepemiluan: Masih Marak Caleg Perempuan Kedepankan Narasi Sexism
"Karena mungkin anggapannya jadi pemerintah itu menganggap bahwa konsumsinya normal saja, misal 1 bulan 2,5 juta ton. Tapi harus dilihat para politisi ini suka memberikan bantuan untuk bisa meraih voter yang lebih banyak. Pemerintah saya rasa dalam hal ini gagal untuk mengendalikan harga beras karena harusnya pemerintah bisa memprediksi fenomena tersebut tapi sekarang pasokannya pun masih kurang," tandasnya. (Z-5)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved